Paradoks Keadilan: Mengapa Yang Dipenjara Justru Mereka Yang Mempertanyakan Ijazah Jokowi?

Pertanyaan ini, entah benar atau tidak, seharusnya bisa dijawab dengan mudah oleh seorang pejabat publik: buka dokumen, tunjukkan bukti, selesai. Namun kenyataan justru mengerikan.

Orang-orang yang mempertanyakan keaslian ijazah tersebut malah dilaporkan, diancam UU ITE, bahkan ditangkap. 

Mereka dituding menyebarkan hoaks, mencemarkan nama baik, atau membuat keresahan publik.

Ini menciptakan preseden buruk: transparansi dipenjara, sedangkan kebohongan dilindungi.

Bagaimana mungkin sebuah negara yang mengklaim diri sebagai demokrasi, justru menghukum orang-orang yang meminta klarifikasi? 

Bukankah pertanyaan adalah bagian dari hak warga negara dalam mengawasi pemerintah?

Negara Hukum Rasa Kerajaan

Apa yang kita lihat hari ini mengarah pada praktik hukum yang elitis dan represif. Hukum tidak lagi menjadi alat keadilan, melainkan alat kekuasaan. 

Ia tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ia galak terhadap rakyat biasa, tapi lunak terhadap penguasa dan kroninya.

Dalam konteks ini, pertanyaan tentang ijazah Jokowi bukan hanya soal administrasi pribadi, tetapi menjadi simbol dari krisis kepercayaan dan akuntabilitas publik. 

Ketika pertanyaan sederhana dijawab dengan penjara, maka negara ini sedang berjalan menuju otoritarianisme.

Penutup: Bukan Ijazah yang Jadi Masalah, Tapi Ketakutan Akan Kebenaran

Esai ini bukan untuk memvonis atau menuduh tanpa dasar. Tapi publik punya hak untuk bertanya, dan negara punya kewajiban untuk menjawab. 

Dalam sistem demokrasi, kekuasaan harus bisa dipertanggungjawabkan, bukan disakralkan. 

Sayangnya, yang terjadi hari ini justru kebalikannya: mereka yang mempertanyakan dipenjara, sementara mereka yang diduga melakukan pelanggaran hukum malah dikelilingi puja-puji.

Pertanyaannya sekarang: apa sebenarnya yang disembunyikan oleh negara hingga rakyat yang bertanya harus dibungkam? ***

Sumber: FusilatNews