Memajaki Duit Hasil Korupsi, Isi Pundi Negara Tanpa Distorsi Ekonomi

Siapkan Payung Hukum

Dalam dunia perpajakan, regulasi dibuat berjenjang. Mulai dari undang-undang, disusul peraturan turunannya, baik berupa peraturan pemerintah (PP), peraturanmenteri keuangan (PMK), keputusan menteri keuangan (KMK), hingga surat edaran (SE) dirjen pajak.

Karenanya, wacana pemajakan uang hasil korupsi ini perlu diberikan payung hukum terlebih dulu sesuai dengan jenjang regulasi yang ada.

Menurut penulis, ada empat hal yang mesti diatur pada rujukan legal formal sebelum memajaki uang hasil korupsi, yaitu waktu terutang pajak, besaran tarif pajak, mekanisme penyetoran uang pajak, dan jumlah uang yang dipajaki atau dasar pengenaan pajaknya.

Kita urai satu per satu.

Pertama, kapan terutang pajak? Seperti kasus kriminal pada umumnya, seseorang terbukti bersalah setelah diketok palu oleh hakim dalam proses pengadilan. 

Demikian pula dalam kasus pidana korupsi. Dimulainya waktu terutang pajak adalah pada saat keputusan hakim berkekuatan hukum tetap.

Kedua, besaran tarif pajak. Mengingat ini adalah pajak penghasilan, besaran tarif bisa memakai tarif sesuai dengan UU PPh bagi wajib pajak orang pribadi, yakni sebesar 5 persen sampai dengan 35%, tergantung pada besarnya uang yang dikorupsi setiap tahun.

Namun, mengingat korupsi adalah kejahatan luar biasa, bisa juga diambil kebijakan pengenaan satu tarif, yakni tarif tertinggi atau 35 persen pada semua level jumlah uang yang dikorupsi.

Ketiga, mekanisme penyetoran uang pajak. Agar lebih mudah, waktu penyetoran disamakan dengan waktu pengembalian aset kepada negara, sesuai dengan keputusan hakim.

Keempat, jumlah uang yang dipajaki. Dasar pengenaan pajak (DPP) sebaiknya disesuaikan dengan putusan hakim atau diatur lebih lanjut melalui peraturan menteri keuangan (PMK).

Menjadikan uang yang berasal dari korupsi sebagai objek pajak merupakan langkah penting untuk diwujudkan. 

Upaya ini solutif terhadap persoalan bangsa. Ingat, Indonesia sedang memiliki pekerjaan rumah besar di bidang keuangan.

Ada berita yang mencabarkan hati dari Kementerian Keuangan. Pemerintah memproyeksikan defisit anggaran dalam APBN 2025 mencapai Rp662 triliun atau 2,78% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Angka tersebut melampaui target awal senilai Rp612,2 triliun atau 2,53% dari PDB. 

Peningkatan ini dipicu oleh penerimaan negara yang lebih rendah dari perkiraan terutama dari pajak. 

Situasi ini menjadi sinyal bagi pemerintah bahwa finansial negara rapuh oleh ancaman defisit.

Negara mesti kreatif menggali sumber-sumber pendapatan baru. Selama ini kembalinya uang negara yang berada di saku koruptor ditempuh melalui beberapa mekanisme hukum seperti penyitaan, pelelangan dan denda. Agaknya perlu ditambah satu lagi, yakni menarik pajak uang hasil korupsi.

Kebijakan Populer

Negara sangat dirugikan oleh korupsi. Namun, di tengah maraknya kasus korupsi dengan jumlah kerugian superdahsyat, ada wacana melemahnya tekanan politik terhadap upaya penegakan hukum.

Semisal, pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang 'memberikan maaf' kepada koruptor asal uang hasil korupsi dikembalikan (Tempo, 2024). Cara pengembalianya pun boleh secara diam-diam supaya tidak ketahuan.

Sekarang inilah saatnya pemerintah bersikap tegas terhadap para koruptor, bukan sebaliknya.

Memajaki uang hasil korupsi bisa menjadi kebijakan populer untuk meraih kembali kepercayaan rakyat terhadap sikap serius pemerintah melawan korupsi. Langkah ini bisa menimbulkan efek jera bagi koruptor. 

Di sisi lain, kebijakan ini potensial menjadi sumber penerimaan berkelanjutan tanpa mendistorsi ekonomi.

Sumber: DDTC