The Institute for Ecosoc Rights: Pada 2014-2024 Terjadi Pelanggaran HAM Berat di Indonesia, 1 Juta Orang Tewas Secara Sunyi!

Kajian ini juga menyingkap fakta gelap mengenai kemiskinan. Dari total 6.815 kematian akibat krisis ekonomi, prosentase terbesarnya adalah bunuh diri.

“Tekanan ekonomi telah membuat ribuan orang memilih untuk mengakhiri hidupnya, dan ini hanyalah puncak gunung es. Meskipun sangat banyak, sebagian besar kasus tidak pernah tercatat secara resmi,” papar Sri Palupi.

Menurut Sri Palupi, pola kematian masif ini bukan sekadar konsekuensi tak terhindarkan, melainkan buah dari kebijakan negara yang lebih mementingkan pertumbuhan ekonomi ketimbang keselamatan warga.

Akibatnya terjadilah berbagai bentuk pelanggaran HAM berat. 

Menurutnya ada lima indikator pelanggaran HAM berat, dan kelimanya terpenuhi.

“Lima indikator pelanggaran HAM berat terpenuhi: pelanggaran hak hidup yang serius, jumlah korban sangat masif, terjadi berulang dalam kurun waktu panjang, berlangsung secara sistematis melalui kebijakan negara, dan tidak adanya upaya mengadili atau menghentikan praktik tersebut,” tegas Sri Palupi.

Pemerintah yang berkuasa disebut sebagai pihak yang paling bertanggung jawab di balik pelanggaran-pelanggaran yang ada.  

Sementara itu lembaga-lembaga negara dinilai telah terkooptasi oleh berbagai tarikan kepentingan sesaat, sehingga gagal mencegah pelanggaran hak hidup rakyat.

Sri Palupi memandang, bahkan setelah periode tersebut berlalu, pelanggaran-pelanggaran HAM serupa masih tetap terjadi.

“Pada periode selanjutnya yang terjadi bukan koreksi atas apa yang telah terjadi, melainkan justru kelanjutannya,” ucapnya.

Indikasi-indikasi yang ada sekarang, menurutnya, justru menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan lama yang bermasalah masih terus berlanjut.

Di matanya pertanyaan besar yang kini mengemuka adalah apakah negara akan terus membiarkan rakyatnya “mati sunyi” terjerat oleh kebijakan-kebijakan sosial, ekonomi budaya yang mengorbankan hak-hak asasi mereka, atau, sebaliknya, menyusun kebijakan-kebijakan yang justru menghormati dan memuliakannya.

Sumber: Tribun