BGN Larang Makanan Olahan Pabrik Masuk Menu MBG, Wajib Utamakan UMKM

POLHUKAM.ID  - Badan Gizi Nasional (BGN) melarang penggunaan ultra-processed food atau makanan olahan pabrik masuk dalam menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini seperti ditegaskan Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang.

Menurutnya, pelarangan ini sejalan dengan misi Presiden Prabowo Subianto untuk membuka peluang besar bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) lokal untuk berkembang. Sehingga ekonomi rakyat pun akan bergerak.

"Begitu larangan ini dilaksanakan, ratusan ribu UMKM pangan akan hidup. Ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk tidak hanya memberi gizi bagi anak bangsa, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat," ujar Nanik di Jakarta, Sabtu (27/9/2025).

Sementara itu, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan menjelaskan kebijakan ini juga sekaligus merespons masukan dari DPR, pengamat, dan masyarakat luas mengenai penggunaan makanan ultra proses dalam menu program tersebut.

Dia memerinci sejumlah ketentuan yang ditetapkan BGN. Produk seperti biskuit, roti, sereal, sosis, nugget, dan sejenisnya harus mengutamakan produksi lokal, kecuali susu di wilayah yang belum memiliki peternakan setempat, dengan catatan tidak terbatas pada satu merek.

Begitu pula dengan roti dan pangan sejenis diprioritaskan berasal dari UMKM atau produsen lokal setempat.

"Olahan daging (sosis, nugget, burger, dan lain-lain) mengutamakan produk lokal atau dari UMKM yang memiliki sertifikasi halal, SNI, terdaftar BPOM, serta masa edar maksimal satu minggu dari tanggal edar," kata Tigor.

Tigor menambahkan, langkah ini bukan hanya menjaga kualitas gizi, tetapi juga memastikan manfaat ekonomi MBG dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya pelaku UMKM di sektor pangan.

"Dengan kebijakan ini, kita bukan hanya bicara soal menu bergizi, tapi juga soal keberpihakan pada UMKM. MBG harus menjadi program yang menyehatkan sekaligus menyejahterakan," tutur dia

Sumber: inews