Menkeu Purbaya Tegaskan APBN Tak Bayar Utang Kereta Cepat China, Lalu Siapa yang Tanggung Jawab?

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas menolak penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menanggung beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Pernyataan ini disampaikan dalam Media Gathering di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

Menkeu Purbaya menegaskan bahwa tanggung jawab penyelesaian kewajiban finansial proyek Whoosh sepenuhnya berada di bawah Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai holding perusahaan yang menaungi proyek tersebut.

Purbaya menekankan pentingnya pemisahan yang jelas antara tanggung jawab korporasi swasta dan pemerintah. Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang dioperasikan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) merupakan proyek business-to-business (B2B) yang berada di bawah naungan Danantara.

"Harusnya mereka manage dari situ. Karena kalau tidak, ya semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya. Jadi, ini kan mau dipisahin swasta sama government," jelas Menkeu Purbaya.

Keputusan ini tampaknya menepis usulan dari Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, yang sebelumnya menyebutkan dua opsi penyelesaian utang, termasuk potensi penyerahan infrastruktur kepada pemerintah.