Reformasi Polri Dimulai, Jimly Asshiddiqie Beberkan Strategi dan Target Komisi Baru

POLHUKAM.ID - Pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi respons atas kekecewaan publik yang memuncak. Komisi yang diketuai Prof Jimly Asshiddiqie ini ditugasi untuk melakukan pembenahan mendasar. Dalam wawancara eksklusif, Jimly membeberkan langkah kerja, tantangan, dan harapan dari komisi yang baru dilantik ini.

Momentum Reformasi Menyeluruh Dimulai dari Polri

Jimly menegaskan bahwa reformasi Polri harus dilihat sebagai pintu masuk untuk perbaikan sistem penegakan hukum yang lebih luas. "Ini adalah komitmen presiden untuk pembenahan lebih menyeluruh. Bukan hanya lembaga kepolisian, tetapi semua, hanya kita mulai dari sini," ujarnya. Ia menyoroti bahwa kemarahan publik yang berujung pada pembakaran kantor polisi dan DPRD adalah gejala dari tersumbatnya saluran aspirasi.

Bukan Hanya Oknum, Tapi Perbaikan Sistemik yang Diperlukan

Menanggapi pernyataan Polri yang kerap menyebut pelaku pelanggaran sebagai "oknum", Jimly menekankan pentingnya evaluasi struktural dan kultural. "Struktur mempengaruhi kultur, kultur juga membentuk struktur. Ini timbal balik. Makanya dua-duanya harus dievaluasi," jelasnya. Ia menambahkan bahwa masalah serupa juga ada di lembaga penegak hukum lain. "Hakim, advokat, kejaksaan, KPK ini bermasalah semua. Tapi yang di baris paling depan itu polisi."

Metode Kerja: Menghimpun Aspirasi Publik Secara Bermakna