"Alih-alih memperbaiki, Indonesia malah ikut dalam perusakan sistem nilai universal dan kesetaraan yang susah payah dibangun pasca Perang Dunia II," ujarnya. Ia menambahkan, pemerintah Indonesia dinilai wajib memberikan penjelasan terbuka atas keputusan yang berpotensi merusak sistem hukum internasional ini.
Desakan kepada DPR dan Implikasi untuk Isu Palestina
Amnesty Internasional mendesak Komisi I DPR RI untuk segera memanggil Menteri Luar Negeri guna meminta pertanggungjawaban. Desakan ini agar kebijakan luar negeri Indonesia tetap sejalan dengan konstitusi yang menjunjung tinggi perdamaian dunia melalui hukum internasional dan prinsip HAM.
Kritik juga menyoroti implikasi keputusan ini terhadap konflik Palestina. Usman Hamid menegaskan bahwa perdamaian di Palestina harus melibatkan rakyat Palestina. "Di tengah situasi di Gaza yang mengarah pada genosida, sikap Indonesia bergabung dengan Amerika tanpa keterlibatan rakyat Palestina mencerminkan standar ganda," cetusnya.
Ancaman terhadap Kredibilitas Diplomasi Indonesia
Amnesty Internasional menilai partisipasi Indonesia dalam inisiatif ini berisiko menggerus kredibilitas diplomasi Indonesia di mata dunia. Padahal, Indonesia selama ini dikenal sebagai pendukung kuat multilateralisme dan penegakan hukum internasional. Langkah ini dinilai dapat melemahkan posisi dan pengaruh Indonesia dalam percaturan global, khususnya dalam isu-isu perdamaian dan hak asasi manusia.
Artikel Terkait
Rumah Ambrol, 3 Anak Putus Sekolah: Kisah Pilu Sudrajat yang Akhirnya Terangkat
Rumah Ambrol & 3 Anak Putus Sekolah: Kisah Pilu Sudrajat di Bojonggede yang Bikin Miris
Amnesty Internasional Bongkar Dampak Mengerikan Indonesia Gabung Dewan Perdamaian AS
Oknum Polisi Viral Tuding Es Gabus Pakai Spons, Kini Diperiksa Propam & Minta Maaf!