Abbas juga meminta Prabowo mempertimbangkan kembali keikutsertaan Indonesia, mengingat negara diwajibkan membayar kontribusi sebesar Rp16,7 triliun. Menurutnya, angka ini sangat memberatkan anggaran negara jika kondisi fiskal terbatas.
“Kalau Indonesia memang punya dana, membantu rekonstruksi Gaza tentu tidak masalah... Tapi kalau kondisi kita sedang cekak, tentu sumbangan itu harus disesuaikan dengan kemampuan,” tegasnya.
Pertanggungjawaban Israel dan AS
Lebih lanjut, Abbas menegaskan bahwa pihak yang seharusnya bertanggung jawab penuh membangun kembali Gaza adalah Israel dan Amerika Serikat sebagai aktor utama kehancuran. Ia juga meragukan jaminan politik dari program rekonstruksi tersebut.
“Yang semestinya menyediakan dana sepenuhnya adalah Israel dan Amerika Serikat, karena merekalah yang menghancurkan dan memporak-porandakan Gaza,” kata Abbas.
Respons Pemerintah Indonesia
Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri RI menyatakan alasan Indonesia bergabung dengan Board of Peace (BOP). Jubir II Kemlu RI, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, menegaskan tujuan keikutsertaan adalah untuk mendorong penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil, dan memperluas akses bantuan kemanusiaan di Gaza.
“Kita melihat juga bahwa Board of Peace ini adalah sebuah mekanisme yang sifatnya sementara untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil,” ujarnya dalam jumpa pers virtual, Kamis (22/1/2026).
Peringatan dari tokoh Muhammadiyah ini menyoroti kompleksitas isu Palestina dan pentingnya pertimbangan matang Indonesia dalam setiap keterlibatan internasional, agar solidaritas kemanusiaan tidak dimanfaatkan sebagai legitimasi politik pihak tertentu.
Artikel Terkait
Dana Rp28 Triliun Soros Bocor ke Indonesia: Target Rahasia dan Kontroversi Intervensi Asing
SP-3 untuk Rismon: Perlindungan Hukum atau Imunitas untuk Kasus Ijazah Palsu?
Skandal Dapur MBG Ponorogo: Anggaran Siswa Dipotong, Intimidasi Hingga Pencatutan Nama Menteri!
Skandal Dapur MBG Ponorogo: Anggaran Dipotong, Intimidasi, hingga Klaim Palsu Cucu Menteri!