Kasus Ijazah Jokowi: Dampak Politik dan Meningkatnya Tekanan Publik

Oleh: Erizal

Semakin lama kasus ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menemukan penyelesaian yang transparan, posisi politiknya dinilai semakin terdesak. Metode penyelesaian lama, seperti menggunakan pendekatan hukum terhadap pihak yang meragukan keaslian dokumen, terbukti tidak lagi efektif di tengah sorotan publik yang intens.

Publik mencatat, upaya kriminalisasi terhadap para pengkritik, sebagaimana pernah dialami Bambang Tri dan Gus Nur, coba diulangi. Namun, tekanan dan perhatian masyarakat yang besar membuat langkah serupa sulit untuk diterapkan sepenuhnya. Serangan balik terhadap pihak seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma juga tidak cukup untuk meredam keraguan.

Faktanya, dinamika kasus ini justru meningkatkan tekanan terhadap Jokowi. Proses hukum yang harus dijalaninya, termasuk pemeriksaan berulang kali di Polda Metro Jaya dan Mapolresta Surakarta, menjadi perhatian publik. Temuan legalisir ijazah dari KPU tanpa tanggal yang diperoleh Bonatua Silalahi semakin memperkuat tanda tanya atas keaslian dokumen tersebut, dan turut menyoroti kinerja KPU serta reputasi almamater yang terkait.