Laporan KPF Ungkap Pembiaran Aparat dan Operasi Pembungkaman Terbesar Pasca Reformasi

Lima bulan pasca gelombang demonstrasi dan kerusuhan Agustus 2025, akuntabilitas negara masih menjadi tanda tanya. Menjawab kekosongan ini, Komisi Pencari Fakta (KPF) merilis laporan investigasi independen yang menyoroti pembiaran aparat keamanan dan operasi pembungkaman sistematis terhadap kaum muda, yang disebut sebagai yang terbesar sejak era reformasi.

Unjuk rasa Agustus 2025, yang dipicu polemik kenaikan tunjangan DPR, berubah menjadi ujian politik berat di tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Aksi ini bereskalasi menjadi kerusuhan, pembakaran, dan penjarahan di berbagai kota, menewaskan sejumlah orang, menciduk ratusan orang, dan menyempitkan ruang sipil.

Metodologi dan Temuan Utama Investigasi KPF

KPF melakukan penelusuran mendalam dari September 2025 hingga Februari 2026. Investigasi mencakup analisis 115 Berita Acara Pemeriksaan (BAP), ribuan data sumber terbuka, wawancara dengan 63 informan dan saksi, serta pemeriksaan forensik digital di 18 kota pada 8 provinsi.

Laporan berjudul 'Laporan Komisi Pencari Fakta (KPF) Agustus 2025: Operasi Pembungkaman Kaum Muda Terbesar sejak Reformasi' ini disusun oleh KontraS, YLBHI, dan LBH Jakarta.

KPF menyimpulkan, akar persoalan bukan hanya pada isu tunggal kenaikan tunjangan, melainkan pada akumulasi ketidakpuasan ekonomi, krisis kepercayaan terhadap institusi negara, dan ketidakpekaan elite politik terhadap tekanan hidup kaum muda.

Pembiaran dan Kelalaian Aparat Keamanan