Fatwa Muhammadiyah: Trading Kripto Halal, Asal Hindari Leverage dan Short Selling

Organisasi Islam Muhammadiyah, melalui Majelis Tarjih dan Tajdid, telah secara resmi menerbitkan fatwa terkini mengenai status dan hukum aset kripto dalam perspektif syariah Islam. Fatwa ini menjadi pedoman penting bagi umat Muslim di Indonesia dalam menyikapi fenomena investasi digital.

Dalam putusannya, Muhammadiyah menyatakan bahwa aktivitas trading atau perdagangan aset kripto pada dasarnya diperbolehkan (mubah). Kebolehan ini berlaku selama transaksi dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah dan menghindari unsur-unsur yang secara tegas dilarang dalam Islam.

Dasar Hukum Kripto sebagai Aset yang Diperbolehkan

Majelis Tarjih menjelaskan bahwa aset kripto dapat dikategorikan sebagai harta atau aset digital (al-māl) yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dimiliki secara sah. Dalam kaidah fikih muamalah, segala sesuatu yang memiliki nilai dan manfaat boleh dijadikan objek transaksi jual beli. Oleh karena itu, transaksi kripto pada dasarnya halal selama tidak ada dalil yang melarangnya.

Larangan Kritis: Trading dengan Leverage

Meski dihalalkan, Muhammadiyah memberikan batasan-batasan ketat. Salah satu yang dilarang keras adalah penggunaan leverage atau margin trading. Praktik ini dinilai berpotensi mengandung unsur riba, karena sering kali melibatkan biaya atau bunga atas dana pinjaman dari platform. Selain itu, leverage dianggap meningkatkan spekulasi (gharar) dan risiko kerugian yang tidak wajar.

Praktik Short Selling Juga Diharamkan