“Namun besar keraguan (investor) untuk menyalurkan dana ke proyek tersebut. Faktor ini, memperbesar potensi kegagalan proyek tersebut memperoleh kemajuan,” kata sejumlah analis.
Ekonom dari Maybank Investment, Ju Ye Lee mengatakan, belum ada langkah konkret dari pemerintah dalam menarik investasi yang lebih besar, demi terwujudnya IKN Nusantara.
“Tidak akan mudah bagi pemerintah untuk mendapatkan 80 persen investasi asing kecuali pemerintah (Indonesia) bisa memberikan bukti kelayakan IKN Nusantara dan jaminan bahwa proyek tersebut, akan terus berlanjut. Bahkan jika pemerintahan baru mulai menjabat tahun depan,” paparnya.
“Anggaran infrastruktur negara ini telah menurun sejak tahun 2017 ketika mencapai puncaknya sebesar 2,8 persen dari PDB, namun turun menjadi 1,9 persen dari PDB pada tahun lalu,” menurut laporan Maybank.
Bruno Lanvin, Presiden Smart City Observatory di IMD Business School, mengatakan, investor dari Asia-Pasifik perlu mengambil inisiatif dalam berinvestasi di IKN.
Pasalnya, Asia-Pasifik merupakan wilayah yang menonjol, sehingga bila investor dari wilayah itu telah masuk, investor dari area lain akan mengikuti. “Investor itu seperti domba, mereka suka pergi ke manapun orang lain pergi,” kata Lanvin.
“Ini adalah keputusan sektor publik dan merupakan sesuatu yang telah diumumkan oleh presiden, jadi setidaknya mereka yang membicarakannya, harus menaruh uangnya (investasi),” tambah Lanvin.
Sumber: inilah
Artikel Terkait
Dana Rp28 Triliun Soros Bocor ke Indonesia: Target Rahasia dan Kontroversi Intervensi Asing
SP-3 untuk Rismon: Perlindungan Hukum atau Imunitas untuk Kasus Ijazah Palsu?
Skandal Dapur MBG Ponorogo: Anggaran Siswa Dipotong, Intimidasi Hingga Pencatutan Nama Menteri!
Skandal Dapur MBG Ponorogo: Anggaran Dipotong, Intimidasi, hingga Klaim Palsu Cucu Menteri!