"Kalau kita semua berpedoman bahwa urusan reshuffle itu merupakan urusan presiden, hak prerogatif presiden, mengapa kita meributkan?" kata Hasto di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu (28/5). Baca Juga: Jokowi Sendiri Sebut Syafii Maarif Bapak Bangsa, Jubirnya HRS: Saya Kurang Paham Soal Perjuangannya
Hasto menuturkan, konstitusi presiden dapat melakukan suatu evaluasi untuk meningkatkan efektifitas pemerintahan. Presiden diberi tugas untuk melakukan evaluasi dan menentukan siapa yang akan menjadi pembantunya.
"Jadi kita tidak perlu meributkan hal itu, mari kita bangun energi positif bagi bangsa dan negara daripada membahas hal-hal yang belum tentu pasti dan menjadi ruang lingkup presiden," ujarnya.
Bagi PDIP, berpartai harus siap menghadapi segala kondisi, termasuk reshuffle. Ia mengatakan mengocok ulang kabinet hanya bisa terjadi di atas kehendak presiden.
PDIP tidak percaya ketika hal tersebut dilakukan misalnya (reshuffle), itu melalui proses evaluasi atas kinerja menterinya dan kemudian presiden berupaya untuk meningkatkan kinerja unjuk kinerja tersebut mampu menghasilkan hasil yang baik yang akan datang. sikap PDIP Perjuangan,” jelasnya.
Sumber: m.republika.co.id
Artikel Terkait
Syamsu Djalal Tegaskan Usul Pemakzulkan Gibran Tidak Main-Main, Prabowo Mau Nggak Nerima?
Bank Dunia Ungkap 60,3% Rakyat Indonesia Miskin, Menkeu Sri Bilang Itu Urusan BPS
Dana Hibah Pesantren Diubek-ubek Kang Dedi, Yayasan Eks Wagub Uu Diduga Terima Rp45 Miliar
Ridwan Kamil Terus-terusan Minta Lisa Mariana Bikin Video Tak Senonoh, Blak-blakan di Chanel Richard Lee