KPU Terbukti Melanggar Kasus Penggelembungan Suara di Jatim, Bawaslu Minta Perselisihan Suara Diselesaikan di MK

POLHUKAM.ID  - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memutuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terbukti melanggar kasus penggelembungan suara Partai Golkar di empat kabupaten/kota daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur VI.

Hal ini diputuskan oleh Majelis Sidang sekaligus Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja di ruang sidang, Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (26/3).

Adapun perkara tersebut dilaporkan oleh saksi dari partai Demokrat, Saman dan telah terdaftar dengan nomor 003/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024.

"Memutuskan, menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara prosedur dan mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional," ujar Bagja yang dikutip dari ANTARA, Selasa (26/3).

Bawaslu pun memberikan sanksi teguran KPU dan meminta agar KPU untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut.

"Memberikan teguran kepada terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-perundangan," kata Bagja.

Anggota Majelis Sidang, Puadi menambahkan, soal perselisihan perolehan suara  hasil pemilu itu harus diselesaikan di Mahkamah Konstitusi (MK).