Gawat! Peringkat IPK Indonesia Naik, Ahli Ungkap Potensi Korupsi Program Makan Bergizi Gratis

Berdasarkan data yang dirilis The Economist Intelligence Unit Contry Ratings, skor IDM Indonesia turun dari 37 ke 35 pada 2024. 

Skor IDM turut menjadi salah satu indikator yang digunakan oleh TTI untuk mengukur IPK Indonesia.

Lakso menyebut dalam upaya pemberantasan korupsi, demokrasi menjadi salah satu prasyarat penting yang harus direalisasikan dalam perlindungan kebebasan masyarakat sipil serta penguatan lembaga anti korupsi.

Kendati demikian, menurut Lakso peningkatan skor setidaknya dapat dijadikan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai momentum untuk memperbaiki upaya pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi secara konsisten menjadi suatu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Selain itu, kata Lakso, program prioritas seperti makan bergizi gratis harus dikawal dengan baik. 

Sebab program yang menelan anggaran besar ini berpotensi terjadi tindak pidana korupsi. 

Jika tidak dikawal, maka program ini berpotensi memberikan kontribusi terhadap penurunan IPK Indonesia pada tahun selanjutnya.

Guru Besar Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Hibnu Nugroho juga sependapat bahwa peningkatan IPK Indonesia harus dijadikan sebagai momentum untuk meningkatkan upaya pemberantasan korupsi.

"Yang perlu diperbaiki adalah politik hukumnya," kata Hibnu.

Hibnu menambahkan, pemerintah sudah seharusnya melepas diri dari penggunaan aparat penegak hukum untuk menyerang lawan politik. 

Lembaga seperti KPK dan Kejaksaan Agung harus benar-benar dioptimalkan untuk memberantas korupsi tanpa memandang bulu.

Sebab, jika aparat penegak hukum masih dipolitisasi demi kepentingan politik, tak menutup kemungkinan IPK Indonesia akan kembali anjlok pada tahun berikutnya.

Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto menanggapi secara positif peningkatan skor IPK Indonesia pada 2024. 

Setidaknya terdapat perbaikan dalam upaya pemberantasan korupsi pada tahun lalu.

"Kita semua mensyukuri bahwa ada perbaikan dari tahun sebelumnya kepada tahun ini di 2023 ke tahun 2024," katanya pada Selasa (11/2).

Dia pun berharap peningkatan IPK berdampak terhadap iklim investasi, perekonomian dan perdagangan di Indonesia. 

Apalagi Presiden Prabowo memberikan perintah khusus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi 8 persen.

Sumber: Suara