Berat! Utang Jatuh Tempo Meledak di Era Prabowo 2025-2028, Sentuh Rp 3.125 Triliun

Utang yang akan jatuh tempo terdiri dari Rp 600,85 triliun dalam waktu kurang dari satu tahun, Rp 1.762,25 triliun dalam 1-3 tahun, Rp 1.480,12 triliun dalam 3-5 tahun, Rp 2.437,57 triliun dalam 5-10 tahun, Rp 787,36 triliun dalam 10-15 tahun, Rp 573,11 triliun dalam 15-20 tahun, dan Rp 697,17 triliun untuk periode di atas 20 tahun.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan bahwa tingginya pembayaran utang yang jatuh tempo pada 2025-2027 disebabkan oleh pandemi Covid-19. 

Dimana saat itu Indonesia membutuhkan hampir Rp 1.000 triliun untuk pengeluaran tambahan, sementara penerimaan negara turun 19% akibat perlambatan ekonomi.

"Jadi kalau tahun 2020 maksimal jatuh tempo dari pandemi kita di 7 tahun dan sekarang di konsentrasi, di 3 tahun terakhir 2025, 2026 dan 2027, sebagian di 8 tahun. Ini yang kemudian timbulkan persepsi kok banyak yang numpuk," ujar Sri Mulyani.

"Itu biaya pandemi berdasarkan agreement antara kita dan BI untuk lakukan burden sharing agar negara BI baik, fiskal kredibel dan politik acceptable, kita sepakati instrumen itu," tambahnya.

Sri Mulyani menyatakan bahwa besarnya utang jatuh tempo pada 2025-2027 tidak akan menjadi masalah selama persepsi terhadap APBN, ekonomi, dan situasi politik Indonesia tetap positif.

Menurutnya, risiko yang dihadapi suatu negara bukan hanya dari besarnya utang yang jatuh tempo, tetapi dari kemampuannya untuk melakukan perpanjangan utang dengan biaya yang wajar.

"Kalau ada pokok yang jatuh tempo risiko yang dihadapi oleh suatu negara bukan pada magnitude, tapi pada kemampuan negara itu revolving pada biaya yang dianggap fair itu risiko jadi negara kalau kita kredibel, APBN baik, ekonomi baik, kondisi politik stabil maka revolving itu kecil karena negara ini dianggap sama," tuturnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (6/6/2024).

Dia juga menjelaskan, jika surat utang RI tidak jatuh tempo, maka surat utang yang dipegang tersebut akan revolving. 

Namun, jika kondisi stabilitas ini terganggu, pemegang surat utang RI bisa melepasnya dan kabur dari RI.

Sumber: MonitorIndonesia