Korupsi, Danantara, dan Ancaman Negara Gagal

Kasus-kasus korupsi yang begitu masif jelas berdampak pada ekonomi masyarakat. Misalnya, skandal Pertamina yang belum jelas kompensasinya bagi rakyat. 

Harga bahan bakar yang semakin mahal tanpa kepastian kualitas. Ini baru satu kasus, belum yang lain-lain. 

Sementara itu, negara terus mengucurkan dana ratusan triliun untuk proyek-proyek yang tidak jelas manfaatnya bagi rakyat kecil.

Fragile State Index (FSI) mencantumkan tingkat korupsi sebagai salah satu indikator utama negara gagal. 

Jika tren korupsi terus meningkat, indikator ini hanya akan semakin menguatkan status Indonesia sebagai negara dengan risiko gagal tinggi. Pemerintah harusnya lebih serius mengatasi hal ini.

Kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Indonesia membutuhkan langkah nyata untuk menghindari permasalahan yang lebih dalam. 

Solusi harus segera diambil. Pertama, transparansi dan akuntabilitas harus ditegakkan tanpa kompromi. 

Danantara harus berada di bawah pengawasan ketat dengan laporan keuangan yang terbuka bagi publik. 

Ketika Danantara ingin melakukan investasi pun, perlu dibuka ke publik dan dipastikan bahwa perusahaan tujuan investasi tersebut memiliki sumber dan catatan keuangan yang bersih.

Kedua, reformasi di tubuh BUMN harus dilakukan. Ini bukan hanya soal pergantian direksi, tapi juga audit menyeluruh dan pembenahan sistem pengawasan. 

Selama korupsi masih bercokol di BUMN, kita hanya akan melihat pengulangan skandal demi skandal tanpa ujung.

Ketiga, aparat penegak hukum harus benar-benar independen. Tanpa campur tangan politik, tanpa tebang pilih. 

Jika tidak, penegakan hukum hanya akan menjadi alat kekuasaan. Keempat, ekonomi rakyat harus diprioritaskan. 

Sumber daya negara harus dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk menggemukkan rekening segelintir orang atau kelompok tertentu. 

Jika korupsi terus dibiarkan, jika kebijakan tidak berpihak pada rakyat, maka jangan salahkan jika rakyat mulai kehilangan harapan.

Kelima, masyarakat sipil harus lebih aktif dalam mengawasi kebijakan pemerintah. Peran serta akademisi, jurnalis, dan aktivis sangat penting untuk memastikan bahwa skandal-skandal besar tidak berakhir dengan impunitas. Rakyat harus bersuara lebih keras dan menuntut transparansi dari pemerintah. 

Kita harus mengingat bahwa perubahan tidak datang dari atas, melainkan dari rakyat yang sadar akan haknya. 

Tanpa peran dari masyarakat, penguasa akan terus bermain aman dalam lingkaran yang menguntungkan mereka sendiri.

Keenam, teknologi digital harus dimanfaatkan untuk mempercepat transparansi. Setiap transaksi BUMN, investasi, dan pengelolaan dana publik harus dapat diakses masyarakat melalui sistem daring yang terbuka. 

Ini bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga soal mencegah celah korupsi yang selalu bersembunyi dalam birokrasi.

Negara gagal bukan hanya soal indikator ekonomi. Negara gagal adalah ketika rakyatnya merasa tidak lagi memiliki harapan kepada pemerintahnya. Kita masih bisa menghindari itu, jika ada keberanian dan kemauan untuk berubah. ***

Sumber: Inilah