Jokowi dan PKI: Janji Manis Landreform Yang Berujung di Tangan Oligarki

Jokowi dan PKI: 'Janji Manis Landreform Yang Berujung di Tangan Oligarki'

Oleh: Ali Syarief

Akademisi

Pemilu 1955 mencatat fenomena politik yang menarik: Partai Komunis Indonesia (PKI) hampir unggul di banyak daerah pada putaran kedua. 

Salah satu faktor utama yang membuat PKI begitu populer kala itu adalah kampanye landreform. 

Isu ini begitu menggema karena rakyat, terutama para petani miskin, memahami landreform sebagai janji bahwa tanah akan diberikan kepada mereka. 

Sebuah harapan konkret bagi mereka yang selama ini hidup dalam ketidakpastian agraria.

Pemikiran ini membawa saya pada satu kecurigaan: apakah Jokowi memiliki afinitas ideologis dengan PKI? 

Kecurigaan ini bukan sekadar tuduhan kosong, tetapi berangkat dari pola yang mirip. 

Sejak awal pemerintahannya, Jokowi gencar membagi-bagikan sertifikat tanah kepada rakyat. 

Sekilas, kebijakan ini tampak sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat kecil, mirip dengan janji PKI dulu. 

Namun, setelah melihat bagaimana kebijakan ini berujung, justru ada pola yang serupa dengan yang terjadi di masa lalu—tetapi dengan akhir yang berbeda dan lebih mencengangkan.

Dari Janji Rakyat ke Kenyataan Oligarki

Jika PKI dahulu menggunakan isu landreform untuk menarik dukungan rakyat, Jokowi pun menerapkan kebijakan sertifikasi tanah dengan narasi yang kurang lebih sama: memberikan kepastian hak kepemilikan tanah bagi rakyat kecil. 

Namun, seiring waktu, kebijakan ini memperlihatkan wajah aslinya.

Bukan hanya tanah rakyat yang disertifikasi, tetapi juga tanah negara, hutan, dan bahkan wilayah pesisir. 

Lebih mengejutkan lagi, sertifikasi ini tidak hanya diberikan kepada rakyat kecil, tetapi juga kepada individu-individu tertentu serta korporasi besar. 

Fakta ini memperlihatkan bagaimana kebijakan yang diklaim pro-rakyat ternyata menjadi alat legitimasi bagi para oligarki untuk semakin memperkuat cengkeraman mereka atas aset negara.