One Way Ticket Politik: Mengadili Jokowi Demi Stabilitas Indonesia

Dengan popularitas yang meningkat, ia berpotensi mengendalikan seluruh sektor sosial-politik dan ekonomi Indonesia dengan lebih efektif.

Metode “One Way Ticket” ini bukanlah bentuk penyalahgunaan kekuasaan, melainkan bentuk pengabdian kepada negara dan rakyat. 

Sebagai wujud dari “due legal process,” strategi ini merupakan langkah objektif dalam menegakkan hukum. 

Proses hukum terhadap Jokowi juga menjadi bentuk pertanggungjawaban moral bagi aparatur negara untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran dan kejahatan harus diadili, terutama jika berkaitan dengan kepemimpinan yang buruk dan amoral.

Strategi serupa pernah diterapkan di Meksiko pada era 1980-an, ketika negara tersebut mengalami krisis ekonomi yang parah. 

Dalam kondisi keterpurukan ekonomi, pemerintah Meksiko berani mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia FIFA 1986 setelah Kolombia mengundurkan diri. 

Hasilnya, rakyat Meksiko yang sebelumnya terhimpit krisis ekonomi beralih fokus untuk mendukung negaranya dalam ajang sepak bola dunia tersebut. 

Euforia ini memberikan pemerintah ruang untuk membenahi sektor ekonomi, dan pada akhirnya, kondisi fiskal Meksiko mulai membaik di awal 1990-an.

Dengan belajar dari pengalaman Meksiko, strategi alih isu melalui proses hukum terhadap Jokowi dapat menjadi langkah strategis bagi pemerintahan Prabowo. 

Selain menjadi instrumen penegakan hukum, strategi ini dapat membuka peluang bagi pembenahan ekonomi dan pemerintahan yang lebih stabil di masa depan. 

Oleh karena itu, langkah ini patut dipertimbangkan demi masa depan Indonesia yang lebih baik. ***