Resiliensi atau Retorika? Membedah Narasi Sri Mulyani di Tengah Kinerja Ekonomi Buruk

Di tengah narasi besar tentang hilirisasi dan makan bergizi gratis, kepercayaan pasar rupanya belum pulih. Kinerja sektor konstruksi—indikator paling awal geliat investasi—hanya tumbuh 2,18%.

Tak bisa dipungkiri, Sri Mulyani adalah teknokrat kawakan dengan segudang pengalaman dan jaringan internasional. 

Namun, narasi yang dibawanya kali ini terkesan terlalu normatif dan defensif. 

Ia seolah lupa, bahwa Prabowo sebagai Presiden terpilih telah mengusung janji-janji bombastis seperti pertumbuhan ekonomi di atas 6% dan transformasi ekonomi besar-besaran. 

Dengan angka 4,87%, maka realitas sedang menunjukkan hal sebaliknya: janji tidak sejalan dengan kenyataan.

Lebih membingungkan lagi, pemerintah justru menonjolkan keberhasilan produksi beras sebagai titik terang, seolah itu cukup untuk mengimbangi tekanan pengangguran dan stagnasi investasi. 

Bahkan sektor industri pengolahan, yang mestinya menjadi lokomotif pasca-hilirisasi tambang, hanya tumbuh 4,55%. 

Apakah produksi beras bisa menyerap angkatan kerja terdidik? Apakah kenaikan produksi padi bisa mengkompensasi melemahnya ekspansi sektor teknologi dan konstruksi?

Kini, masalah terbesar bukan sekadar pertumbuhan yang rendah, tetapi sulitnya menumbuhkan kinerja lebih kuat di kuartal-kuartal berikutnya. 

Ketika sentimen bisnis melemah dan daya beli hanya bertahan karena insentif, maka tantangan struktural makin nyata: rendahnya produktivitas, ketimpangan antarwilayah, inefisiensi birokrasi, dan lemahnya industrialisasi di luar tambang.

Pertumbuhan ekonomi 4,87% bukanlah bukti ketangguhan. Ia adalah panggilan darurat. 

Bukan saatnya menteri menyusun narasi penghibur, tapi menyusun kebijakan transformatif. Indonesia butuh kejujuran data dan keberanian sikap. 

Jika tidak, angka pertumbuhan yang rendah ini akan menjadi awal dari spiral ketidakpercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola ekonomi secara efektif. ***

Sumber: FusilatNews