Mantan Komandan Jenderal Kopassus Mayjen TNI (Purn) Soenarko: Saya Yakin Jokowi Tak Punya Ijazah UGM!

POLHUKAM.ID - Mantan Komandan Jenderal Kopassus, Mayor Jenderal TNI (Purn) Soenarko, kembali menyita perhatian publik.

Setelah sebelumnya menyerukan pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden, kini ia menyorot tajam isu lama yang belum juga reda—dugaan ketidakjelasan ijazah milik Joko Widodo.

Dalam video yang diunggah kanal YouTube Sentana TV pada Rabu (4/6/2025), Soenarko secara terang-terangan menyatakan keyakinannya bahwa mantan Presiden Jokowi tidak memiliki ijazah Sarjana Kehutanan dari Universitas Gadjah Mada (UGM).

"Saya bertanggung jawab atas pernyataan ini. Saya percaya Jokowi tidak punya ijazah, dan saya mendukung penuh upaya dari kelompok yang memperjuangkan kejujuran, bukan sekadar mengejar ijazah palsu, tetapi membongkar kebohongan publik yang sudah terjadi selama dua dekade," ucapnya tegas.

Menurut Soenarko, kebohongan yang diduga dilakukan oleh Jokowi bukan hanya mencederai kredibilitas pribadi, tetapi juga mencoreng martabat bangsa. 

Ia menyebut tindakan itu sebagai bentuk penghinaan terhadap seluruh rakyat Indonesia.

"Bayangkan, selama ini rakyat dibohongi. Ini bukan soal politik, tapi soal kehormatan nasional. Bangsa dengan 280 juta jiwa tak pantas dipimpin oleh seseorang yang mendasarkan kekuasaannya pada kebohongan," ujarnya.

Soenarko juga mempertanyakan inkonsistensi gelar akademik Jokowi yang dulu dikenal dengan sebutan “Drs.” saat menjabat Wali Kota Solo, namun kemudian menjadi “Ir.” ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta. Hal ini, menurutnya, memperkuat kecurigaan publik.

"Waktu di Solo pakai doktorandus, pas ke Jakarta berubah jadi insinyur. Sekarang jadi presiden malah tak jelas. Ini bukan kesalahan biasa. Ini manipulasi yang melecehkan bangsa," imbuhnya.

Lebih lanjut, Soenarko kembali mengangkat tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI, termasuk desakan agar Gibran dicopot dari jabatan Wapres.

Ia menyebut proses naiknya Gibran ke posisi tersebut melanggar aturan dasar negara dan nilai moral.

Ia bahkan mengungkit kembali kontroversi lama soal akun daring “Fufufafa” yang sempat diduga milik Gibran. 

Ia mengutip pernyataan Roy Suryo yang menyebut akun itu hampir pasti milik Gibran.

"Kalau bangsa ini dipimpin oleh orang yang bermasalah secara etika, bagaimana masa depan kita? Saya katakan lebih baik dipimpin oleh monyet, karena mereka hanya menuruti naluri, bukan nafsu kekuasaan," kecamnya.

Soenarko lantas menyerukan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk bertindak. 

Ia berharap Prabowo bisa menjadi pemimpin yang mampu memperbaiki warisan kekacauan pemerintahan sebelumnya.

"Pak Prabowo, saat ini bapak memegang kendali. Tindakan tegas ada di tangan bapak. Hukum bisa ditegakkan, Kapolri bisa diganti, semua karena kewenangan konstitusional ada di tangan presiden," ujarnya.

Namun, ia memberi peringatan: jika Prabowo mengabaikan suara rakyat, maka gelombang perlawanan bisa tak terbendung.

"Jika suara kami tak didengar, jangan salahkan rakyat jika turun ke jalan menuntut kedaulatan kembali. Itu hak rakyat. Revolusi, people power, semua itu bisa terjadi bila keadilan terus diabaikan," tegasnya.

Di penghujung pernyataannya, Soenarko menilai bahwa masa pemerintahan Jokowi telah merusak tatanan hukum dan konstitusi. 

Ia percaya Prabowo masih punya kesempatan untuk memperbaiki arah bangsa.

"Konstitusi sudah dikacaukan di masa lalu. Tapi kita percaya Pak Prabowo bisa memperbaikinya. Asal sejalan dengan kehendak rakyat, kami siap berdiri di belakang beliau," pungkas Soenarko.

👇👇

Sumber: Sawitku