Masuk Akal Bila KPK Menyidik Jokowi dan Keluarganya

Peta kekuasaan keluarga Jokowi terus meluas. Gibran kini adalah Wakil Presiden RI. Bobby Nasution telah dilantik sebagai Gubernur Sumatera Utara. 

Dan Kaesang Pangarep, yang baru seumur jagung terjun ke politik, kini tengah dipersiapkan oleh ayahnya untuk maju sebagai calon Gubernur Jawa Tengah—basis tradisional PDIP yang kini terbelah akibat manuver politik Jokowi sendiri.

Proses naiknya Kaesang bukanlah peristiwa demokratis biasa. Ia diangkat sebagai Ketua Umum PSI secara kilat, tanpa pengalaman, dan langsung masuk dalam orbit elektoral. 

Ini bukan kerja politik meritokratis, tapi hasil dari orkestrasi kuasa yang telah lama dijalin sejak Jokowi menguasai negara. 

Publik bukan tidak paham—mereka hanya belum sepenuhnya sadar bahwa apa yang sedang dibangun bukan negara hukum, tapi negara keluarga.

Mengapa penyelidikan terhadap Jokowi dan keluarganya mendesak? Karena publik berhak tahu: apakah fasilitas negara telah disalahgunakan untuk memperkaya anak dan menantu? 

Apakah konsesi bisnis, izin usaha, dan proyek-proyek BUMN telah dimanipulasi demi jaringan keluarga? Apakah lembaga-lembaga hukum telah dikondisikan untuk tutup mata?

Kasus Bobby Nasution dalam dugaan keterlibatan sindikasi nikel perlu dibuka seterang mungkin. 

Jangan sampai sumber daya strategis bangsa hanya jadi mainan elite lokal yang merasa kebal karena bersaudara dengan mantan presiden. 

Begitu juga dengan Iriana, yang disebut-sebut memiliki jejak dalam alur bisnis keluarga yang memanfaatkan fasilitas negara.

KPK harus ingat: mereka bukan penjaga kehormatan mantan presiden, tetapi penjaga integritas republik. 

Bila keluarga Jokowi tak tersentuh hukum, maka kita sedang melahirkan sistem feodal baru, dengan wajah modern, jargon populis, dan jubah demokrasi.

Republik ini bukan milik keluarga Jokowi. Maka masuk akal, bahkan niscaya, jika KPK mulai bekerja.

Karena diamnya hukum hari ini adalah kehancuran keadilan esok hari. ***

Sumber: FusilatNews