Perintah Geng Solo? Prabowo Sapu Ulah Mendagri, Motif Tito Alihkan Paksa 4 Pulau Milik Aceh Patut Ditelusuri!

POLHUKAM.ID - Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS Mulyanto bertanya-tanya ada apa di balik sikap Kemendagri yang menerbitkan SK nomor 300.2.2-2138/2025, soal pengalihan pengelolaan Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Ketek/Kecil, dan Pulau Mangkir Gadang/Besar, milik Aceh ke Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Salah satu fokus yang dia sorot adalah Tito ambil keputusan hanya melihat okupasi dan rupa bumi secara administratif saja, tanpa menimbang aspek sejarah, sosial-budaya dan potensi ekonomi sumber daya alamnya. Ditambah tidak ada keterbukaan dalam prosesnya.

"Perlu pembahasan yang mendalam dan terbuka bagi masyarakat. Karena soal penetapan 4 pulau ini, terkait dengan soal batas Provinsi yang merupakan masalah yang sensitif bagi masyarakat Aceh, karena Provinsi Aceh adalah daerah otonomi khusus. Mestinya pembahasan lebih mendalam dari sekedar soal batas administratif," kata dia, dalam keterangan diterima di Jakarta, Minggu (15/6/2025).

Menurut Mulyanto, isu ini sangat sensitif yang sebaiknya diputuskan bersama antara Pemerintah, DPR dengan melibatkan DPD RI. 

Ia menilai, Mendagri Tito Karnavian tidak sepatutnya membuat kebijakan yang berpotensi menimbulkan kemarahan publik.

"Pemerintah sebaiknya hati-hati dan mengedepankan pendekatan dialogis yang komprehensif. 

Masalah ini tidak cukup diputuskan secara sepihak oleh Pemerintah, namun secara dialogis perlu melibatkan masyarakat melalui pembahasan di Komisi terkait DPR RI bersama dengan anggota DPD RI dari Dapil yang bersangkutan. Selama ini kan prosesnya demikian, mirip dengan pembahasan pemekaran wilayah yang dilakukan di DPR RI," tutur Mulyanto.

Pertanyaan senada juga disampaikan pengamat politik sekaligus pendiri Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan. 

Ia mewanti-wanti jangan sampai ada motif politik di balik polemik ini.

"Perlu dipertanyakan apa urgensinya, apa motifnya. Makanya dari kemarin saya mengatakan juga jangan ada motif politik terselubung di balik ini,” jelas Iwan, Minggu (15/6/2025).

Beruntungnya Presiden Prabowo Subianto akan turun tangan dan beri keputusan dalam waktu dekat terkait polemik ini. Dia memprediksi, Prabowo akan mencabut SK tersebut.