Perintah Geng Solo? Prabowo Sapu Ulah Mendagri, Motif Tito Alihkan Paksa 4 Pulau Milik Aceh Patut Ditelusuri!

POLHUKAM.ID - Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS Mulyanto bertanya-tanya ada apa di balik sikap Kemendagri yang menerbitkan SK nomor 300.2.2-2138/2025, soal pengalihan pengelolaan Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Ketek/Kecil, dan Pulau Mangkir Gadang/Besar, milik Aceh ke Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Salah satu fokus yang dia sorot adalah Tito ambil keputusan hanya melihat okupasi dan rupa bumi secara administratif saja, tanpa menimbang aspek sejarah, sosial-budaya dan potensi ekonomi sumber daya alamnya. Ditambah tidak ada keterbukaan dalam prosesnya.

"Perlu pembahasan yang mendalam dan terbuka bagi masyarakat. Karena soal penetapan 4 pulau ini, terkait dengan soal batas Provinsi yang merupakan masalah yang sensitif bagi masyarakat Aceh, karena Provinsi Aceh adalah daerah otonomi khusus. Mestinya pembahasan lebih mendalam dari sekedar soal batas administratif," kata dia, dalam keterangan diterima di Jakarta, Minggu (15/6/2025).

Menurut Mulyanto, isu ini sangat sensitif yang sebaiknya diputuskan bersama antara Pemerintah, DPR dengan melibatkan DPD RI. 

Ia menilai, Mendagri Tito Karnavian tidak sepatutnya membuat kebijakan yang berpotensi menimbulkan kemarahan publik.

"Pemerintah sebaiknya hati-hati dan mengedepankan pendekatan dialogis yang komprehensif. 

Masalah ini tidak cukup diputuskan secara sepihak oleh Pemerintah, namun secara dialogis perlu melibatkan masyarakat melalui pembahasan di Komisi terkait DPR RI bersama dengan anggota DPD RI dari Dapil yang bersangkutan. Selama ini kan prosesnya demikian, mirip dengan pembahasan pemekaran wilayah yang dilakukan di DPR RI," tutur Mulyanto.

Pertanyaan senada juga disampaikan pengamat politik sekaligus pendiri Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan. 

Ia mewanti-wanti jangan sampai ada motif politik di balik polemik ini.

"Perlu dipertanyakan apa urgensinya, apa motifnya. Makanya dari kemarin saya mengatakan juga jangan ada motif politik terselubung di balik ini,” jelas Iwan, Minggu (15/6/2025).

Beruntungnya Presiden Prabowo Subianto akan turun tangan dan beri keputusan dalam waktu dekat terkait polemik ini. Dia memprediksi, Prabowo akan mencabut SK tersebut.

“Saya memprediksi Presiden Prabowo akan mencabut SK Kemendagri terkait empat pulau yang diserahkan ke Sumatera Utara itu. Karena Prabowo tidak mau mengambil risiko disintegrasi bangsa akan terjadi di bawah kepemimpinannya saat ini,” kata Iwan

Menurut Iwan, potensi disintegrasi tersebut akan sangat besar jika pemerintah pusat melalui Kemendagri bersikukuh mempertahankan SK tersebut.

“Harus diingat, Indonesia punya sejarah panjang menghadapi perlawanan dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM), dan gubernurnya saat ini merupakan mantan Panglima GAM,” ujarnya menambahkan.

Awal Mula Polemik

Polemik ini bermula dari terbitnya SK Kemendagri bernomor  Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, yang ditetapkan pada 25 April 2025, menyatakan bahwa empat pulau milik Aceh masuk dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumut.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) mengatakan, mempunyai bukti kuat bahwa Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek memang punya Aceh sejak dulu. Ia menolak dengan tegas pengalihan empat pulau itu.

“Ya empat pulau itu sebenarnya itu kewenangan Aceh. Jadi kami punya alasan kuat, bukti kuat, data kuat, zaman dahulu kala, itu memang punya Aceh,” kata Muzakir kepada wartawan di Jakarta, Kamis (12/6/2025).

Sementara, Mendagri Tito Karnavian bersikeras, penetapan ini sudah melalui proses panjang serta melibatkan banyak instansi terkait. 

Dia mengaku proses ini sudah berlangsung lama, bahkan sebelum dirinya menjadi menteri.

“Ada delapan instansi tingkat pusat yang terlibat, selain Pemprov Aceh, Sumut, dan kabupaten-kabupatennya. Ada juga Badan Informasi Geospasial, Pus Hidros TNI AL untuk laut, dan Topografi TNI AD untuk darat,” kata dia di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/6/2025).

Sumber: Inilah