DPR Tak Bacakan Surat Pemakzulan Gibran Pancing Kemarahan Publik

POLHUKAM.ID -Sikap DPR yang tidak membacakan surat pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden berpotensi memunculkan kemarahan publik.

Hal tersebut disampaikan Analis Politik dan Militer Universitas Nasional (UNAS), Selamat Ginting dikutip dalam podcast Madilog di kanal Youtube Forum Keadilan TV, Jumat, 27 Juni 2025.

Menurutnya,surat pemakzulan Gibran bagian dari aspirasi rakyat yang harus diperhatikan, meskipun datangnya dari kelompok Purnawirawan TNI.

"Yang relatif lebih artinya sudah selesai dengan dirinya (Purnawirawan TNI), sehingga publik menunggu," ujar Selamat. 

Lanjut dia, wajar jika publik menunggu sikap DPR terhadap surat Purnawirawan TNI yang mengusulkan pemakzulan Gibran, mengingat Sekjen DPR, Indra Iskandar sebelumnya sudah mengumumkan bahwa sebelum reses surat itu ada di tangannya dan kemudian sudah diserahkan ke Pimpinan DPR.

"Jadi tentu saja menurut saya ini sebuah anti klimaks dari DPR yang diharapkan oleh publik setelah reses cukup lama. Berarti mestinya ini dibacakan, tapi tidak dibacakan sama sekali," sambungnya.

Meski begitu, Selamat meyakini ada sejumlah hal yang membuat pimpinan-pimpinan DPR urung membacakan surat pemakzulan Gibran. Ia menyebutkan seperti momentum yang tidak tepat karena ada gejolak politik di dalam negeri dan juga geopolitik akhir-akhir ini.

"Berarti memang ada sebuah peristiwa, ada serba kemungkinan. Kemungkinannya, pertama mungkin nggak enak ya baru reses pertama masuk langsung dibacakan, jadi masih perlu waktu melihat situasi-situasinya," tuturnya.

Namun, Selamat memperkirakan eskalasi politik dalam negeri dalam kondisi yang potensi tidak stabil, apabila pembahasan surat pemakzulan Gibran terlalu lama ditunda oleh DPR.

"Resikonya seperti apa kalau ini sampai tidak dibahas? Saya kira akan ada ekstra parlementer yang akan bertindak," demikian Selamat menambahkan. 

Sumber: RMOL