Permintaan Maaf Menteri Kagetan Purbaya Usai Responsnya Atas Tuntutan 17+8 Tuai Kontroversi

Tak sedikit tokoh publik, selebritas, atau pemengaruh (influencer) yang mengkritik pernyataan dan gaya bicara Purbaya.

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengkritik Purbaya agar tidak meremehkan kritik publik. 

Ia juga mengingatkan Purbaya agar tidak terlalu percaya diri atau overconfidence karena berbahaya untuk publik dan pasar.

“Belum genap sehari menjabat, Menteri Keuangan baru Purbaya Yudhi Sadewa langsung menimbulkan kontroversi. Ucapannya yang meremehkan tuntutan publik dengan keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi 6—7 persen akan optimis meredam kritik, membuat publik dan pasar terkejut,” kata Achmad dalam keterangannya, dikutip Selasa (9/9/2025).

Menurut Achmad, sikap percaya diri yang berlebihan menjadi alarm tentang caranya memanajemen kebijakan fiskal Indonesia ke depan, yang bisa memberikan sinyal bahaya bagi stabilitas publik dan pasar.

Di antaranya saat Purbaya menanggapi soal tuntutan 17 8, buntut serangkaian aksi demonstrasi yang terjadi belakangan ini. 

Ia menyatakan bahwa tuntutan itu merupakan ‘suara sebagian rakyat kecil, mungkin sebagian merasa terganggu hidupnya masih kurang’. Sontak pernyataan tersebut ‘diserbu’ oleh netizen.

“Pernyataan Purbaya mengandung dua bahaya besar. Pertama, ia menyederhanakan persoalan kompleks. Demonstrasi bukan sekedar masalah perut. Kritik publik muncul karena kesenjangan, ketidakadilan, dan ketidakpercayaan terhadap kebijakan,” tuturnya.

“Kedua, pasar membaca sinyal dari setiap ucapan Menkeu. Jika sinyal itu berupa keyakinan berlebihan tanpa rencana konkret, pasar bisa ragu pada kapasitas pemerintah mengelola fiskal,” lanjutnya.

Keraguan tersebut, kata Achmad berpotensi mendorong volatilitas nilai tukar, menahan investasi, bahkan memicu aliran modal keluar. 

Pernyataan lainnya yang juga kontroversial yakni bahwa rakyat akan berhenti demo jika ekonomi tumbuh. 

Menurut Achmad, pernyataan tersebut tidak hanya dangkal tetapi juga berpotensi merusak komunikasi Pemerintah dengan rakyat.

Achmad menekankan, kredibilitas seorang Menkeu bukan diukur dari retorika, melainkan dari konsistensi eksekusi kebijakan. 

👇👇

Sumber: Republika