POLHUKAM.ID - Langkah Presiden Prabowo Subianto mencopot Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dalam reshuffle kabinet terbaru dinilai bukan sekadar rotasi biasa.
Pakar menyebut keputusan mengejutkan ini adalah respons langsung atas tekanan publik dan pasar terkait kondisi ekonomi yang semakin kompleks.
Dalam diskusi virtual yang digelar Policy , Jumat (12/9/2025), Julian Aldrin Pasha dari The Habibie Center menyebut Presiden Prabowo menghadapi tekanan besar.
"Arahan baru, tekanan pasar dan publik, tentu saja, membuat tindakan Menteri Keuangan diawasi dengan ketat. Perombakan kabinet baru-baru ini menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat, yang tidak dapat disangkal," kata Julian.
"Tuntutan masyarakat antara lain transparansi dan respons terhadap tingginya biaya hidup."
Julian menilai banyak masyarakat yang kini terjerat dalam masalah keuangan serius, yang membutuhkan kebijakan lebih solutif dari pemerintah.
"Banyak orang terjebak dalam pinjaman online dan perjudian karena kesulitan ekonomi dan meningkatnya kesulitan keuangan. Kebijakan baru ini seharusnya menjadi bagian dari solusi," ujarnya.
Ia menambahkan, strategi reshuffle untuk meredam gejolak publik bukanlah hal baru dan pernah digunakan oleh presiden sebelumnya.
Artikel Terkait
Sidang Isbat 1 Syawal 2026 Digelar Besok: Apakah Idul Fitri Jatuh pada 20 Maret?
Mahfud MD Bongkar Potensi Korupsi di Balik Program Makan Gratis: Ini Kata-Kata Kerasnya
Restorative Justice untuk Rismon: Mungkinkah Perkara Ijazah Palsu vs Jokowi Berakhir Damai?
Mantan Ketua PN Depok Lawan KPK di Praperadilan: Benarkah Penyitaan Rp850 Juta & Rp2,5 Miliar Itu Sah?