POLHUKAM.ID -Perlu dilakukan evaluasi pada pelaksana program makan bergizi gratis (MBG) menyusul ramainya kasus keracunan pada penerima manfaat,
"Pemerintah sebaiknya segera melakukan evaluasi mendalam dan mengambil langkah penyelamatan yang nyata," ujar inisiator Majelis Adat Indonesia (MAI) M. Rafik Datuk Rajo Kuaso kepada wartawan, Rabu 24 September 2025.
Kata dia, perlu juga dimintai pertanggungjawaban dari Kepala Pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yakni Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.
“Kepala MBG harus diperiksa, bahkan bila perlu dinonaktifkan sementara dari jabatannya, agar proses penyelidikan berjalan transparan dan akuntabel,” katanya.
Dia menegaskan, program negara yang bertujuan baik untuk masyarakat seharusnya tidak boleh menjadi ajang coba-coba dengan mempertaruhkan kesehatan generasi bangsa.
Sambungnya, pemerintah harus bersikap arif mengevaluasi program MBG. Bahkan, jika memang perlu anggaran MBG dialihkan pada mekanisme bantuan yang lebih sederhana, aman, dan bermanfaat langsung bagi rakyat.
“Anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Jangan biarkan mereka menjadi korban dari program yang niatnya mulia tapi pelaksanaannya amburadul,” pungkasnya.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Prabowo Dua Periode 2029: Cek Ombak Gerindra atau Sinyal Perang Koalisi?
Prabowo 2029: Siapa yang Akan Jadi Cawapres dan Mengubah Peta Politik?
Tragedi Ngada: Benarkah Sekolah di Indonesia Sudah Gratis?
Masa Depan Suram PSI? Analis Beberkan Risiko Fatal Andalkan Jokowi dan Kaesang