POLHUKAM.ID -Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak bisa dihentikan begitu saja, meski ditemukan sejumlah korban keracunan usai mengonsumsi makanan yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Analis kebijakan pemerintah dan pemerhati sosial, Nasky Putra Tandjung menilai, narasi yang menyerukan penghentian program MBG sangat tendensius, bernuansa politis, serta tidak objektif dan konstruktif dalam menilai peristiwa secara menyeluruh.
“Sepatutnya kita mendorong pemerintah, khususnya Badan Gizi Nasional (BGN), untuk melakukan mitigasi dan evaluasi mendalam secara menyeluruh terhadap proses produksi MBG hingga penyaluran ke sekolah-sekolah,” kata Nasky dalam keterangan elektronik di Jakarta, Minggu 28 September 2025.
Nasky mendesak BGN segera melakukan evaluasi komprehensif untuk mengidentifikasi titik permasalahan dan penyebab insiden keracunan.
“Apakah karena rantai pasok dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ke sekolah terlalu panjang, ada kelalaian, atau bahkan unsur kesengajaan dari oknum yang ingin merusak citra positif Presiden Prabowo?” kata Nasky.
Data dari BGN menunjukkan bahwa Program MBG telah menjangkau 29,8 juta penerima manfaat di 8.018 SPPG yang beroperasi di seluruh Indonesia. Dari 9.230 SPPG yang terverifikasi, 8.018 sudah operasional dan 1.212 sedang dalam persiapan operasional.
Program ini juga diklaim menciptakan 290 ribu lapangan kerja baru di sektor dapur umum serta melibatkan sekitar satu juta petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Roy Suryo Bocorkan 3 Ancaman Serius untuk Rismon Usai Bersih-bersih Kasus Ijazah Jokowi
Susi Pudjiastuti Sindir Bahlil: Ketahuan Tak Pernah Masak! Ini Fakta di Balik Imbauan Matikan Kompor
Anies Baswedan Datang ke Cikeas Tanpa Undangan: SBY & AHY Bereaksi, Ini Motif Tersembunyi!
Buku Otak Politik Jokowi Segera Terbit: Riset Neurologi Ungkap Sisi Lain Jokowi?