"Di seluruh dunia itu nggak ada itu menteri kampanye, nggak ada. Cuma di Indonesia menteri kampanye nyela dari kabinet terus pergi kampanye, cuma ada di Indonesia," kata Fahri dalam diskusi daring, Rabu (18/5/2022).
Tidak hanya itu, Fahri menilai hanya di Indonesia partai politik mengontrol parlemen dalam sistem presidensialisme. Dalam sistem presidensialisme seluruh anggota parlemen apapun partainya seharusnya adalah oposisi. "Sehingga anggota DPR nggak bisa dikontrol oleh pemimpin partai yang masuk kabinet," ujarnya.
Fahri mengatakan langkah menteri berkampanye merupakan tindakan liar yang harus dihentikan. Karena itu ia mengimbau agar Presiden Jokowi menghentikan para menteri yang bermanuver jelang pilpres.
"Tapi kalau presiden membiarkan sementara presiden melorot approval rate-nya, elektabilitasnya jatuh, ya memang harus ada yang mengatakan kepada presiden ini salah," ucapnya.
Artikel Terkait
Fakta Mengejutkan di Balik Proyek Whoosh: Dugaan Markup Rp 60 Triliun dan Potensi Kerugian Negara
Prabowo Bongkar Fakta Whoosh: Utang Rp116 Triliun Bukan Masalah, Ini Janji Tegasnya!
Jokowi Buka Suara Soal Logo Wajahnya Dihapus Projo: Reaksinya Bikin Kaget!
Kuda Troya Jokowi? Ini Alasan Projo Gabung Gerindra dan Ganti Logo