"Di seluruh dunia itu nggak ada itu menteri kampanye, nggak ada. Cuma di Indonesia menteri kampanye nyela dari kabinet terus pergi kampanye, cuma ada di Indonesia," kata Fahri dalam diskusi daring, Rabu (18/5/2022).
Tidak hanya itu, Fahri menilai hanya di Indonesia partai politik mengontrol parlemen dalam sistem presidensialisme. Dalam sistem presidensialisme seluruh anggota parlemen apapun partainya seharusnya adalah oposisi. "Sehingga anggota DPR nggak bisa dikontrol oleh pemimpin partai yang masuk kabinet," ujarnya.
Fahri mengatakan langkah menteri berkampanye merupakan tindakan liar yang harus dihentikan. Karena itu ia mengimbau agar Presiden Jokowi menghentikan para menteri yang bermanuver jelang pilpres.
"Tapi kalau presiden membiarkan sementara presiden melorot approval rate-nya, elektabilitasnya jatuh, ya memang harus ada yang mengatakan kepada presiden ini salah," ucapnya.
Artikel Terkait
Partai Buruh Bongkar Alasan Menolak Pilkada DPRD: Ini Jebakan Politik Transaksional!
Koalisi Permanen Golkar: Wacana Ambisius atau Hanya Strategi Pilpres 2024?
Republik Fufufafa Slank: Bahaya Laten yang Masih Mengendalikan Indonesia Hingga 2029?
Indonesia Kehilangan Peradaban? Ini Analisis Kritis Aktivis Senior Soal Hukum & Moral yang Tergerus