"Di seluruh dunia itu nggak ada itu menteri kampanye, nggak ada. Cuma di Indonesia menteri kampanye nyela dari kabinet terus pergi kampanye, cuma ada di Indonesia," kata Fahri dalam diskusi daring, Rabu (18/5/2022).
Tidak hanya itu, Fahri menilai hanya di Indonesia partai politik mengontrol parlemen dalam sistem presidensialisme. Dalam sistem presidensialisme seluruh anggota parlemen apapun partainya seharusnya adalah oposisi. "Sehingga anggota DPR nggak bisa dikontrol oleh pemimpin partai yang masuk kabinet," ujarnya.
Fahri mengatakan langkah menteri berkampanye merupakan tindakan liar yang harus dihentikan. Karena itu ia mengimbau agar Presiden Jokowi menghentikan para menteri yang bermanuver jelang pilpres.
"Tapi kalau presiden membiarkan sementara presiden melorot approval rate-nya, elektabilitasnya jatuh, ya memang harus ada yang mengatakan kepada presiden ini salah," ucapnya.
Artikel Terkait
Hanya Dua Presiden Ini yang Disebut Punya Ideologi Kuat: Soekarno dan Prabowo, Ini Kata Analis!
Buni Yani Sindir KPK: Fokus Tangkap Bupati, Keluarga Jokowi Kebal Hukum?
Jokowi Siap Blusukan 7.000 Kecamatan Demi PSI: Haus Kekuasaan atau Strategi 2029?
Din Syamsuddin Bongkar Skenario Board of Peace Trump: Indonesia Terjebak atau Diplomasi Cerdik?