Bawaslu Ketar-ketir LHKPN Tak Wajib Disetor Bacaleg, Potensi Oligarki Masuk Lewat Dana Kampanye

Pasalnya, tidak diketahui besaran harta kekayaan bacaleg saat mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum(KPU), dan setelah mendapat dana kampanye.

“Karena ketika kita tak tahu (LHKPN bacaleg), maka penyumbangnya (untuk dana kampanye), dan berapa besar pajak (harta kekayaannya) dia. Apakah lebih besar pembayaran pajaknya, atau lebih besar sumbangannya?” tuturnya.

Oleh karena itu, Totok memprediksi ketiadaan aturan wajib LHKPN bacaleg berimbas pada tingkat korupsi di Indonesia, karena orang yang terpilih ada di bawah kendali oligarki yang memodali kampanye.

“Tentu kita juga ketar-ketir, apakah dengan tidak adanya aturan itu akan bisa menurunkan indeks korupsi di Indonesia? Karena semakin tidak transparan ini,” demikian Totok menyesalkan. 

Sumber: RMOL