Ia mengkalkulasi, nilai utang tersembunyi menambah besar utang pemerintah yang tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencapai Rp 7.849 triliun.
"Maka dari itu, kalau kita jumlah total utang pemerintah bukan hanya yang ada di APBN tapi juga beberapa utang BUMN itu kalau ditotal besar sekali," tuturnya.
Oleh karena itu, Bhima menilai jor-joran belanja infrastruktur Jokowi lewat utang tersembunyi kepada pemerintah China mengancam usaha BUMN.
"Berisiko APBN akan terbebani oleh skema utang tersembunyi, BUMN bisa digadaikan dan masuk skema privatisasi, proyek yang dikerjakan BUMN makin komersil, dan intervensi politik oleh kekuatan kreditur asing," demikian Bhima menambahkan.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Sidang Isbat 1 Syawal 2026 Digelar Besok: Apakah Idul Fitri Jatuh pada 20 Maret?
Mahfud MD Bongkar Potensi Korupsi di Balik Program Makan Gratis: Ini Kata-Kata Kerasnya
Restorative Justice untuk Rismon: Mungkinkah Perkara Ijazah Palsu vs Jokowi Berakhir Damai?
Mantan Ketua PN Depok Lawan KPK di Praperadilan: Benarkah Penyitaan Rp850 Juta & Rp2,5 Miliar Itu Sah?