POLHUKAM.ID -Calon presiden (Capres) dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo membantah isu adanya kontrak politik dengan partai untuk pemilihan menteri jika dirinya menang.
Hal itu disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah (Jateng) tersebut, usai dirinya menghadiri rapat terbatas (ratas) terkait dengan penataan kawasan Candi Borobudur bersama Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (13/6/2023).
"Kan sistem presidensial itu soal menteri prerogatif presiden, jadi serahkan pada presiden," kata Ganjar, melansir Antara.
Bukan cuma Ganjar, sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah juga sudah menegaskan bahwa tidak ada kontrak politik antara bakal calon presiden dari PDI Perjuangan dengan Partai jika Ganjar Pranowo terpilih menjadi Presiden.
"Saya pastikan 1.000 persen tidak ada kontrak politik jika Pak Ganjar Pranowo menjadi Presiden," kata Said Abdullah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.
Artikel Terkait
Zulhas Gagal? Harga Minyakita Tembus Rp23.000, Ini Bukti Karut-marut Tata Niaga Pangan!
Harga Minyakita Melambung di Atas HET, Pengamat: Ini Bukti Kegagalan Zulhas Sebagai Menko Pangan
Seskab Teddy Bungkam saat Dihujat Amien Rais? Ternyata Ini Alasannya yang Mengejutkan!
Viral! Dandim Ternate Bongkar Alasan di Balik Pembubaran Nobar Film Pesta Babi – Ternyata Demi Ini