POLHUKAM.ID -Calon presiden (Capres) dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo membantah isu adanya kontrak politik dengan partai untuk pemilihan menteri jika dirinya menang.
Hal itu disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah (Jateng) tersebut, usai dirinya menghadiri rapat terbatas (ratas) terkait dengan penataan kawasan Candi Borobudur bersama Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (13/6/2023).
"Kan sistem presidensial itu soal menteri prerogatif presiden, jadi serahkan pada presiden," kata Ganjar, melansir Antara.
Bukan cuma Ganjar, sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah juga sudah menegaskan bahwa tidak ada kontrak politik antara bakal calon presiden dari PDI Perjuangan dengan Partai jika Ganjar Pranowo terpilih menjadi Presiden.
"Saya pastikan 1.000 persen tidak ada kontrak politik jika Pak Ganjar Pranowo menjadi Presiden," kata Said Abdullah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.
Artikel Terkait
Puan Maharani Bongkar Masalah Utang Whoosh: DPR Akan Usut Tuntas!
Prof Henri Balik Badan Bongkar Rekayasa Gibran Cawapres: Saya Kecewa dengan Jokowi!
Misteri Dewa Luhut di Balik Proyek Whoosh: Rahasia yang Baru Terungkap
Fakta Mengejutkan di Balik Proyek Whoosh: Dugaan Markup Rp 60 Triliun dan Potensi Kerugian Negara