Pernyataan ini membalas sindiran Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang menilai keberadaan KIB membawa kontestasi pemilu terlalu awal. "Tidak diputuskan injure time, last minute. Adanya kesepakatan sejak awal akan mempermudah untuk merencanakan platform koalisi dalam rangka visi Indonesia dan pemerintahan ke depan," ujar Viva lewat keterangannya, Sabtu (21/5/2022).
Ia menjelaskan, proses pendidikan politik untuk rakyat terkait pemilu harus diarahkan ke ranah rasional, modern, dan terukur. Serta, transparan, akuntabel, mencerdaskan, dan menggembirakan.
"Jika beberapa even silaturahim antarpimpinan partai politik masih belum menemukan format koalisi, tentu perlu pendalaman lebih lanjut. Terutama tentang platform, visi, dan rencana kerja, figur, dan posisi," ujar Viva.
"Upaya kreatif masing-masing partai politik untuk saling pendekatan, saling lirik, saling jatuh cinta, dan bersepakat akan menuju pelaminan politik adalah hak dasar dari partai politik yang tentu dijamin oleh UUD 1945 dan diperjelas di UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu," sambungnya.
Sebelumnya, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menilai wajar jika setiap partai politik mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi Pemilu 2024. Termasuk pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu yang dilakukan oleh Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Artikel Terkait
Jokowi Orang Baik: Mitos yang Mengurung Rakyat atau Realita yang Dipercaya?
Jokowi Dituding Sebagai Biang Kerok Melemahnya Penegakan Hukum di Indonesia
Ahmad Sahroni Didekati PSI? Usai Lama Tak Terdengar, Ngobrol Serius Bareng Bro Ron!
Dokter Tifa Bongkar Kejanggalan Salinan Ijazah Jokowi di KPU, Ini Fakta yang Terungkap!