Majelis Tinggi Demokrat Endus Gugatan Batas Minimum Usia Cawapres untuk Muluskan Putra Presiden

POLHUKAM.ID -Gugatan batas minimum usia calon Presiden (capres) dan calon wakil Presiden (cawapres) yang masih digodok di Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan open legal policy, yang artinya menjadi ranah kepresidenan dan parlemen. Sehingga, gugatan yang diajukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu dinilai sarat muatan politis.  

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, menilai gerakan untuk menurunkan batas minimal umur calon pemimpin bangsa terdiri dari dua golongan. Golongan pertama bersifat ideologis, yaitu upaya dari orang-orang muda, sebagian dari penyelenggara negara, untuk mendapat kesempatan bersaing sebagai calon pemimpin bangsa.

“Golongan kedua, ada hubungannya dengan upaya melanggengkan kekuasaan penguasa yang sedang berkuasa,” ujar Andi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (3/8).

Dikatakan Andi, setelah gagal untuk 3 periode jabatan presiden, gagal memperpanjang jabatan presiden dengan menunda pemilu, gagal pula kemungkinan presiden dua periode menjadi cawapres, kali ini mencari kemungkinan untuk mengajukan putra presiden, yang berusia kurang dari 40 tahun bisa lolos sebagai bakal cawapres.

“Golongan kedua ini yang menjadi masalah, karena upaya ini lebih didorong oleh kepentingan politik jangka pendek untuk melanggengkan kekuasaan penguasa,” kata Andi.