Bela Rocky Gerung, Jumhur Hidayat: Omnibus Law Kebijakan Baj*ngan dan Tol*l

POLHUKAM.ID -Pengamat politik Rocky Gerung dianggap merasakan kejengkelan buruh yang bertahun-tahun berdemonstrasi menolak UU Cipta Kerja, tetapi tidak didengar rezim Joko Widodo.

Ketua Umum (Ketum) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Moh Jumhur Hidayat, mengatakan, Rocky Gerung merupakan seseorang yang tidak peduli terhadap personal seseorang yang dikritiknya, melainkan melihat dari kebijakannya.

"Setiap orang yang dia kritik habis, begitu selesai tidak menjabat, ya enggak diapa-apain sama dia. Tapi sahabatnya dia pun, ketika menjabat dihabisi juga. Karena dia orangnya memang sangat idealis, rasional," ujar Jumhur kepada wartawan, di Sekber Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) di Jalan Taman Cilandak Raya nomor 47, Jakarta Selatan, Selasa (8/8).

Sehingga kata Jumhur, pernyataan Rocky yang dianggap menghina Presiden Joko Widodo sebenarnya tidak ditujukan kepada personal, melainkan terhadap kebijakan Jokowi selama menjabat sebagai Presiden RI.

"Jadi kebijakan-kebijakan seperti itu saya juga mengatakan itu adalah kebijakan yang bajingan dan tolol. Dan banyak rezim ini melahirkan kebijakan-kebijakan yang bajingan dan tolol, banyak. Omnibus Law adalah kebijakan bajingan dan tolol, arogan, sombong, saya bisa pastikan itu. Itulah yang kira-kira kalau rocky menyatakan sesuatu itu di seputar itu, kebijakan," tegas Jumhur.

Bahkan, Jumhur melihat, Rocky diyakini merasakan kejengkelan dari kaum buruh yang bertahun-tahun berdemonstrasi sejak meminta Perppu Omnibus Law Cipta Kerja dibatalkan, hingga minta dicabutnya UU Cipta Kerja.

"Ini kan bernegara kayak main-main gitu. Dan Rocky menyaksikan itu, sebelumnya pidatonya mengantarkan soal itu. Jadi, tidak ada urusan pribadi," pungkas Jumhur. 

Sumber: RMOL