POLHUKAM.ID -Buntut adanya penggusuran paksa terhadap kelompok masyarakat adat Kampung Melayu Tua, kondisi Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau memanas.
Kongres Pemuda Indonesia (KPI) menyayangkan sikap pemerintah yang tidak bisa menyelesaikan kasus pengosongan lahan tersebut secara humanis dengan masyarakat, sehingga berujung terjadinya kericuhan dengan aparat keamanan.
Presiden KPI Pitra Romadoni Nasution mengatakan, semestinya pemerintah dan BP Batam melakukan komunikasi yang intensif dengan warga dan mendengarkan berbagai aspek aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada pemerintah.
"KPI menilai tindakan represif yang terjadi di Pulau Rempang adalah bentuk arogansi pemerintah yang ingin menunjukkan kekuatannya kepada masyarakat, sehingga mendapat perlawanan dari warga yang mempertahankan haknya," kata Pitra dalam keterangannya, Sabtu (9/9).
Pitra berpendapat, peristiwa kerusuhan tersebut adalah bentuk buruknya komunikasi pemerintah dengan masyarakat karena kurang mendengarkan aspirasi dari masyarakat.
Artikel Terkait
Puan Maharani Bongkar Masalah Utang Whoosh: DPR Akan Usut Tuntas!
Prof Henri Balik Badan Bongkar Rekayasa Gibran Cawapres: Saya Kecewa dengan Jokowi!
Misteri Dewa Luhut di Balik Proyek Whoosh: Rahasia yang Baru Terungkap
Fakta Mengejutkan di Balik Proyek Whoosh: Dugaan Markup Rp 60 Triliun dan Potensi Kerugian Negara