"Sehingga wajar masyarakat mempertahankan tanah leluhurnya," tambahnya.
KPI meminta agar pemerintah menghentikan segala upaya tindakan represif kepada masyarakat di Pulau Rempang karena tindakan tersebut sangat melukai hati masyarakat.
"KPI yakin dan percaya bahwa masyarakat Rempang tidak menolak investasi dan mendukung program pemerintah sepanjang tidak merugikan masyarakat," ungkapnya.
"Pemerintah harus mencari jalan tengah, memenuhi tuntutan masyarakat, dan jika ada relokasi harus dipastikan masyarakat mendapatkan kompensasi yang layak serta memprioritaskan mata pencaharian mereka setelah direlokasi," jelas dia.
Atas tindakan represif tersebut, KPI mengutuk segala tindakan kekerasan dalam bentuk apapun, apalagi membuat anak-anak sekolah panik dan meminta Kapolri serta Panglima TNI segera menarik personelnya dari Pulau Rempang.
"Segera hentikan tindakan represif dan pemerintah harus bangun komunikasi yang intensif agar masyarakat Rempang tidak merasa dirugikan oleh investasi tersebut," imbuhnya.
Pitra mendorong pemerintah tidak boleh memaksakan kehendaknya dengan menurunkan aparat untuk melukai hati rakyat.
"Karena hal tersebut sangat bertentangan dengan sila kelima Pancasila dan kurang mengedepankan kebijaksanaan dalam permusyawaratan sebagaimana tertuang dalam sila keempat Pancasila," demikian Pitra.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Puan Maharani Bongkar Masalah Utang Whoosh: DPR Akan Usut Tuntas!
Prof Henri Balik Badan Bongkar Rekayasa Gibran Cawapres: Saya Kecewa dengan Jokowi!
Misteri Dewa Luhut di Balik Proyek Whoosh: Rahasia yang Baru Terungkap
Fakta Mengejutkan di Balik Proyek Whoosh: Dugaan Markup Rp 60 Triliun dan Potensi Kerugian Negara