POLHUKAM.ID - Konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Batam masih belum berakhir, warga sempat melakukan aksi unjuk rasa yang diwarnai kericuhan melawan aparat.
Konflik ini terjadi lantaran warga menolak adanya rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City, sehingga warga terpaksa direlokasi namun warga belum menerima kepastian dari pemerintah.
Sementara itu, Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) menanggapi konflik yang terjadi di Pulau Rempang tersebut.
Presiden Jokowi menyebut bahwa masalah ini terjadi karena adanya komunikasi yang kurang baik. Selain itu, telah dilakukannya kesepakatan dengan warga yang akan direlokasi mendapatkan lahan dan bangunan.
“Ya itu komunikasi yang kurang baik, saya kira kalau warga diajak bicara, diberikan solusi,” ungkap Presiden Jokowi kepada wartawan di Pasar Kranggot, Cilegon, Banten, Selasa (12/9/2023).
“Karena di situ sebetulnya sudah ada kesepakatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter plus bangunan tipe 45, tetapi ini kurang dikomunikasikan dengan baik sehingga terjadi masalah,” sambungnya.
Selain itu, Presiden Jokowi juga telah meminta kepada Kapolri untuk turun tangan pada masalah ini.
“Masa urusan begitu harus sampai presiden?” tambahnya.
Jokowi juga menambahkan bahwa proyek strategis nasional (PSN) ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Sehingga ia menyebutkan tidak boleh dilakukan sebuah pendekatan yang disertai dengan paksaan.
Bahkan masyarakat yang akan direlokasi diberikan sebuah ganti untung bukan ganti rugi dengan harga yang terbaik.
Namun, dalam permasalahan ini seorang akademisi sekaligus pengamat politik, Rocky Gerung menanggapi pernyataan dari Presiden Jokowi.
Artikel Terkait
Puan Maharani Bongkar Masalah Utang Whoosh: DPR Akan Usut Tuntas!
Prof Henri Balik Badan Bongkar Rekayasa Gibran Cawapres: Saya Kecewa dengan Jokowi!
Misteri Dewa Luhut di Balik Proyek Whoosh: Rahasia yang Baru Terungkap
Fakta Mengejutkan di Balik Proyek Whoosh: Dugaan Markup Rp 60 Triliun dan Potensi Kerugian Negara