POLHUKAM.ID -Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani merespons soal kabar Partai Demokrat akan mendapat jatah menteri di Kabinet Indonesia Maju. Ia menekankan soal menteri merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Itu tanyakan ke Pak Jokowi. Itu prerogratif dari presiden, jadi saya tidak bisa menjawab hal tersebut, karenanya hak prerogatif dari presiden," kata Puan di Jakarta, kemarin. Isu Demokrat bergabung ke kabinet berembus sesuai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertemu Jokowi di Istana Bogor, Senin (2/10).
Puan menekankan meskipun tahu, ia tak akan mengungkapkan. "Kalau saya tahu pun saya enggak bisa bicara di sini, yang harus menjawab Pak Jokowi maupun pihak Istana. Jadi harus tanya ke Istana," kata Ketua DPR itu.
Artikel Terkait
Sidang Isbat 1 Syawal 2026 Digelar Besok: Apakah Idul Fitri Jatuh pada 20 Maret?
Mahfud MD Bongkar Potensi Korupsi di Balik Program Makan Gratis: Ini Kata-Kata Kerasnya
Restorative Justice untuk Rismon: Mungkinkah Perkara Ijazah Palsu vs Jokowi Berakhir Damai?
Mantan Ketua PN Depok Lawan KPK di Praperadilan: Benarkah Penyitaan Rp850 Juta & Rp2,5 Miliar Itu Sah?