Praktik KKN Kian Mengemuka, NCW Dorong Mosi Tidak Percaya pada Rezim Jokowi

POLHUKAM.ID - Belum dengan drama Mahkamah Konstitusi (MK) yang sangat kontroversial atas Putusan 90/PUU-XXI/2023, masyarakat Indonesia makin dihadapkan dengan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ketua Umum National Corruption Watch (NCW), Hanifa Sutrisna menyebut berbagai upaya dilakukan Presiden Jokowi untuk mendorong putra mahkota Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres.

Pihaknya menduga keterlibatan para pembantu Presiden Jokowi yang disebutkan di awal mengarah kepada tindakan ‘nepotisme’ Jokowi sebagai presiden dan orang tua Gibran, yang memberi arahan demi lolosnya putra mahkota, diantaranya.

“Melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno dengan meminta Partai Gerindra segera mendeklarasikan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, meminta lebih dari tiga lembaga untuk menyurvei elektabilitas Gibran dan  menginstruksikan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi memantau sentimen terhadap Gibran, meminta kelompok relawannya seperti Projo, Jokowi Mania, Bara JP, Arus Bawah Jokowi, dan Rumah Jokowi untuk mendukung Gibran,” jelas Hanifa dalam keterangannya, Senin (30/10).

Sambung dia, Jokowi juga mendorong partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) agar ikut mengajukan Gibran.

“Politik dinasti yang dijalankan oleh Jokowi, yang didukung politikus Koalisi Indonesia Maju (KIM), berdampak buruk terhadap demokrasi dan tatanan berpolitik yang beretika dan beradab,” ungkapnya.