Dedi menambahkan, Mahfud harus mengungkap skandal tersebut sampai tuntas. Jika tidak, Mahfud dianggap memiliki kepentingan politik dalam mengungkap skandal tersebut.
"Hanya saja, sebagai Menko Polhukam, jika skandal korupsi semacam itu tidak terungkap, maka Mahfud sedang berpolitik. Bagaimanapun Mahfud adalah bagian dari pemerintah, sehingga punya beban untuk lakukan penegakan hukumnya," ujarnya.
Menurut Dedi, Mahfud sudah tepat berseberangan dengan Jokowi sebagai oposisi dan mengkritisi kebijakan pemerintah.
"Untuk itu, satu sisi sudah tepat Mahfud dan Jokowi tidak berkongsi dalam satu ruang politik menjelang akhir jabatan Jokowi, karena gerakan kritik publik akan diperkuat dengan adanya Mahfud MD," tutupnya.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Strategi Jokowi 2029-2034: PSI, Kaesang, dan Misteri Dinasti Politik yang Mengguncang Indonesia
Dokter Tifa Bongkar Alasan Jokowi Paksakan Diri ke Rakernas PSI: Sakit atau Strategi?
Prabowo Gelar Pertemuan Rahasia Malam Hari: Siti Zuhro dan Susno Duadji Bicara Apa?
Gatot Nurmantyo vs Kapolri: Analisis Hukum Mengungkap Dampak Kritik yang Dinilai Melemahkan Polri