Tanpa Permintaan Maaf, Anwar Usman Memilih Tetap jadi Hakim Konstitusi

POLHUKAM.ID - Anwar Usman dengan santai mengaku tak berdosa setelah melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi, karena terbukti membiarkan Mahkamah Konstitusi (MK) diintervensi pihak luar dalam memutus perkara nomor 90/PUU-XXI/2023.

Anwar justru menuding Majelis Kehormatan MK (MKMK) yang memberhentikan dia dari jabatan Ketua MK, karena menurutnya tidak mengikuti Peraturan MK (PMK) 1/2023 tentang MKMK, terkait sidang pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi tidak dilakukan tertutup.

"Saya menyayangkan proses peradilan etik yang seharusnya tertutup sesuai dengan Peraturan MK, dilakukan secara terbuka," ujar Anwar dalam jumpa pers di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (8/11).

"Hal itu secara normatif, tentu menyalahi aturan, dan tidak sejalan dengan tujuan dibentuknya Majelis Kehormatan, yang ditujukan untuk menjaga keluhuran dan martabat Hakim Konstitusi, baik secara individual, maupun secara institusional," sambungnya.

Selain itu, Anwar juga merespon pernyataan Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie, yang menyatakan putusan MKMK dalam perkara etik ipar Presiden Joko Widodo itu, ditujukan memperbaiki persepsi negatif publik terhadap MK.

"Begitu pula halnya, tentang Putusan Majelis Kehormatan MK, meski dengan dalih melakukan terobosan hukum, dengan tujuan mengembalikan citra MK di mata publik, hal tersebut tetap merupakan pelanggaran norma, terhadap ketentuan yang berlaku," keluhnya.

Dalam kesempatan itu, Anwar sama sekali tidak menyampaikan permintaan maaf kepada publik, justru dia merasa difitnah dengan adanya MKMK yang membuktikan adanya intervensi dalam memutus perkara uji materiil Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilu itu.