Masyarakat Sipil Harus Rapatkan Barisan, Ada Gelagat Aparat Bantu Prabowo-Gibran

Selain itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Demokratis juga menilai keberpihakan polisi tersebut tidak hanya mencederai prinsip neralitas, tetapi juga merupakan bentuk kecurangan demi memenangkan kandidat yang didukung Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Kami memandang dugaan pemasangan baliho oleh polisi makin menunjukkan bahwa kekuasaan Presiden Jokowi terus menggunakan semua kekuataannya untuk memenangkan anaknya dalam Pemilu 2024,” ujar Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Demokratis.

Oleh karena itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Demokratis menganggap pesta demokrasi yang seharusnya menjadi sarana kompetisi sehat dan membahagiakan telah tercederai. Koalisi menilai pemilu menjadi ajang menakutkan dan menyeramkan karena kekuasaan menggunakan semua kewenangannya guna memenangkan kandidat tertentu.

“Seluruh aparat pertahanan dan keamanan wajib untuk bersikap netral dan menjaga konstitusi, dan bukan sebaliknya malah berpihak apalagi diperalat untuk mendukung kandidat tertentu yang justru akan mencederai pemilu dan konstitusi itu sendiri,” imbuh pernyataan tersebut.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Demokratis juga mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Kepolirian Nasional (Kompolnas), dan Komnas HAM untuk menyelidiki informasi tentang polisi di Jatim memasang baliho Prabowo-Gibran.

Menurut koalisi, pemasangan baliho Gibran oleh polisi di Jatim telah melanggar undang - undang dan tidak bisa dibenarkan dengan dalih dan alasan apa pun.

“Kepada masyarakat sipil, mari merapatkan barisan melawan segala bentuk kecurangan dalam pemilu dan terus menjaga serta merawat demokrasi yang semakin hari semakin mengalami kemunduran,” demikian koalisi tersebut mengakhiri pernyataannya.

Sumber: jpnn