Ade Armando Singgung Politik Dinasti di Yogyakarta, DPRD DIY: Tidak Pantas dan Menunjukkan Kebodohan

POLHUKAM.ID  - Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana turut menanggapi kritikan terkait praktik politik dinasti di DIY yang dilontarkan oleh Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ade Armando. 

Menurut politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DIY tersebut, Ade Ermando perlu belajar sejarah bagaimana Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbentuk. Serta peran bagaimana Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Pakualam dalam berdirinya NKRI. 

"Dengan mengatakan Yogyakarta politik dinasti adalah kebodohan dan kedangkalan pemahaman yang memalukan. Anak-anak SD saja tahu bagaimana sejarah peran Yogyakarta terhadap NKRI," kata Huda dalam keterangannya, Senin (4/12/2023). 

Dia menyampaikan, Keistimewaan DIY diperjuangkan oleh hampir semua elemen dan semua warga saat itu. Hampir aklamasi warga DIY menghendaki disahkannya Undang-Undang (UU) Keistimewaan. 

Setelah disahkan, dirasakan manfaatnya secara nyata bagi warga DIY. Keistimewaan DIY juga sudah menjadi semacam kebutuhan kultural bagi rakyat Yogyakarta.

 Kepemimpinan Ngarsa Dalem dan Paduka Pakualam adalah kehendak masyarakat DIY yang disahkan menjadi undang-undang. Ini adalah sangat demokratis, kehendak masyarakat yang dilegalkan dengan UU Keistimewaan. "Saya sebagai rakyat Yogyakarta tersinggung jika pak Ade Armando berstatement kurang pantas seperti itu.