POLHUKAM.ID -Fakta terkait anggaran bantuan sosial (Bansos) untuk tahun 2024, ternyata masih ada yang disembunyikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dari Mahkamah Konstitusi (MK).
Hal tersebut disampaikan Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, dalam podcast jurnalis senior Hersubeno Arief di kanal Youtube, Sabtu (6/4).
Anthony menuturkan, keterangan Sri Mulyani dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024, di Jakarta Pusat, Jumat (5/4), tidak seperti fakta yang dia ketahui.
"Disini ada beberapa hal yang menurut saya terjadi keanehan atau ketidaktepatan dari penyampaian Sri Mulyani," ujar Anthony.
Dia menerangkan, Sri Mulyani tidak memasukkan fakta kejadian setelah Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2024 disahkan menjadi UU 19/2023 pada 16 Oktober 2023.
Alih-alih, justru penjelasan mengenai timeline penyusunan APBN 2024 oleh Sri Mulyani langsung meloncat pada kejadian tanggal 28 November 2023. Di mana di tanggal itu dilakukan penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada 28 November 2023.
Padahal di awal bulan November sebelum masuk tahapan selanjutnya di bulan depannya, Anthony mendapati satu kejadian yang merupakan fakta tak terpisahkan dari kejadian-kejadian sebelumnya.
Artikel Terkait
Isu Kapolri Membangkang Prabowo: Opini Jahat atau Upaya Sistematis Serang Polri?
Misteri Dukungan Golkar 2029: Strategi Rahasia Bahlil untuk Kuasai Panggung Politik
Prabowo Dua Periode 2029: Cek Ombak Gerindra atau Sinyal Perang Koalisi?
Prabowo 2029: Siapa yang Akan Jadi Cawapres dan Mengubah Peta Politik?