POLHUKAM.ID -Kritikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri melalui sebuah tulisan merupakan sebagai bentuk perlawanan atas rusaknya bangunan koalisi akibat hasrat, nafsu, dan kepentingan keluarga Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, pesan Megawati yang ditulis di Harian Kompas pada Senin (8/4) dengan judul "Kenegarawanan Hakim Mahkamah Konstitusi" sangat jelas bahwa lahirnya Mahkamah Konstitusi (MK) dalam era Reformasi sangat dibutuhkan.
"Jangan sampai dirusak oleh hasrat dan keinginan pribadi sehingga larut dalam peran berbangsa dan bernegara. MK harus menjadi pengawal konstitusi atau The Guardian of Constitution," kata Hari kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (12/4).
Hari menilai, rusaknya pemerintahan saat ini bukan kesalahan PDIP semata. Mengingat, pemerintah merupakan bangunan koalisi, bukan hanya milik PDIP.
Artikel Terkait
Menteri Bahlil Klaim Stok BBM Aman, IPO Minta Prabowo Waspada: Ini Risiko Krisis yang Disembunyikan?
Pertemuan Rahasia di Cikeas: Inikah Sinyal Awal Duet Anies-AHY untuk Pilpres 2029?
Robot atau Boneka? Rismon Sianipar Dituding Diremot dari Solo untuk Serang Roy Suryo
Anies Baswedan Datang Tanpa Undangan ke Halal Bihalal SBY, Demokrat: Panitia Tidak Mengundang