POLHUKAM.ID -Kritikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri melalui sebuah tulisan merupakan sebagai bentuk perlawanan atas rusaknya bangunan koalisi akibat hasrat, nafsu, dan kepentingan keluarga Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, pesan Megawati yang ditulis di Harian Kompas pada Senin (8/4) dengan judul "Kenegarawanan Hakim Mahkamah Konstitusi" sangat jelas bahwa lahirnya Mahkamah Konstitusi (MK) dalam era Reformasi sangat dibutuhkan.
"Jangan sampai dirusak oleh hasrat dan keinginan pribadi sehingga larut dalam peran berbangsa dan bernegara. MK harus menjadi pengawal konstitusi atau The Guardian of Constitution," kata Hari kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (12/4).
Hari menilai, rusaknya pemerintahan saat ini bukan kesalahan PDIP semata. Mengingat, pemerintah merupakan bangunan koalisi, bukan hanya milik PDIP.
Artikel Terkait
Prabowo Dua Periode 2029: Rahasia Kepercayaan Diri Gerindra & Masa Depan Koalisi Tanpa Gibran
Isu Kapolri Membangkang Prabowo: Opini Jahat atau Upaya Sistematis Serang Polri?
Misteri Dukungan Golkar 2029: Strategi Rahasia Bahlil untuk Kuasai Panggung Politik
Prabowo Dua Periode 2029: Cek Ombak Gerindra atau Sinyal Perang Koalisi?