POLHUKAM.ID -Presiden Joko Widodo merupakan tokoh yang harus bertanggung jawab dengan menegur Menteri BUMN Erick Thohir atas kondisi PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang terlilit utang jumbo sebesar Rp82 triliun.
Begitu yang disampaikan Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto merespons komisaris dan direksi Waskita Karya yang malah menikmati remunerasi miliaran rupiah di tengah utang besar.
"Presiden harus bertanggungjawab dan menegur Menteri BUMN," kata Hari kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Minggu (4/8).
Namun demikian, menurut Hari, Presiden Jokowi tidak berani melakukan evaluasi di sisa akhir jabatannya.
Artikel Terkait
Isu Kapolri Membangkang Prabowo: Opini Jahat atau Upaya Sistematis Serang Polri?
Misteri Dukungan Golkar 2029: Strategi Rahasia Bahlil untuk Kuasai Panggung Politik
Prabowo Dua Periode 2029: Cek Ombak Gerindra atau Sinyal Perang Koalisi?
Prabowo 2029: Siapa yang Akan Jadi Cawapres dan Mengubah Peta Politik?