POLHUKAM.ID -Presiden Joko Widodo merupakan tokoh yang harus bertanggung jawab dengan menegur Menteri BUMN Erick Thohir atas kondisi PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang terlilit utang jumbo sebesar Rp82 triliun.
Begitu yang disampaikan Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto merespons komisaris dan direksi Waskita Karya yang malah menikmati remunerasi miliaran rupiah di tengah utang besar.
"Presiden harus bertanggungjawab dan menegur Menteri BUMN," kata Hari kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Minggu (4/8).
Namun demikian, menurut Hari, Presiden Jokowi tidak berani melakukan evaluasi di sisa akhir jabatannya.
Artikel Terkait
Menteri Bahlil Klaim Stok BBM Aman, IPO Minta Prabowo Waspada: Ini Risiko Krisis yang Disembunyikan?
Pertemuan Rahasia di Cikeas: Inikah Sinyal Awal Duet Anies-AHY untuk Pilpres 2029?
Robot atau Boneka? Rismon Sianipar Dituding Diremot dari Solo untuk Serang Roy Suryo
Anies Baswedan Datang Tanpa Undangan ke Halal Bihalal SBY, Demokrat: Panitia Tidak Mengundang