[ANALISIS] Manuver Purnawirawan, Tuntutan Pemakzulan Gibran & Beban Politik 2029

Sementara soal usul mengganti Gibran, seperti halnya Agung Baskoro, Ali menilai secara konstitusi saat ini sulit untuk direalisasikan karena harus bisa dibuktikan terlebih dahulu ada pelanggaran berat.

Begitu pula secara politik, akan sulit karena 81 persen parlemen dikuasai koalisi pemerintah.

"Cuma tetap saja, isu ini akan dinamis. Bandul politik koalisi pemerintah sewaktu-waktu juga bisa berubah, sehingga segala kemungkinan masih bisa terjadi. Apalagi politik sesungguhnya adalah seni kemungkinan," katanya.

Sementara itu, Agung berpendapat sikap pemerintah terhadap tuntutan itu hanya akan sebatas menghormati dan mengapresiasi. Sikap itu sebelumnya sudah disampaikan Wiranto.

Agung menyinggung soal munculnya pernyataan sikap dari forum purnawirawan lainnya beberapa waktu belakangan ini.

Pada Jumat (2/5), Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (Pepabri), Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI), Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD), Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut (PPAL), Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara (PPAU), PP Polri, dan Perip juga menyampaikan pernyataan sikap.

Mereka menyatakan sebagai wadah purnawirawan yang resmi. Mereka juga menyatakan dukungan sepenuhnya terhadap program pemerintah sesuai dengan asta cita.

Menurut Ali pernyataan dari wadah purnawirawan resmi itu mencerminkan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo sekaligus sinyal agar tidak ada tuntutan yang macam-macam kepada pemerintah.

"Saya kira itu sudah tegas tuh pesannya jangan, sedikit banyak itu sudah mendelegitimasi kan dan saya kira pemerintah lebih mendengar itu, apalagi Pak Wiranto langsung datang kan," ujar Ali.

Perkiraan Respons Prabowo

Secara terpisah, baik Agung Baskoro maupun Ali Rif'an mengkritisi tujuh tuntutan lain purnawirawan TNI--termasuk Try Sutrisno--yang disampaikan ke Prabowo.

Ali mengaku paling tak sepakat dengan tuntutan para pensiunan TNI itu soal seruan mengembalikan UUD 1945 yang asli. 

Menurutnya, hal itu tidak relevan, tetapi untuk tuntutan lainnya masih mungkin untuk dipertimbangkan Prabowo.

"Tapi usulan seperti reshuffle menteri yang diduga korupsi perlu dipertimbangkan. Karena dari sisi momentum, 6 bulan pemerintahan Prabowo, bisa menjadi momentum untuk melakukan evaluasi kabinet secara menyeluruh. Menteri dengan performa kinerja buruk perlu segera dicopot," katanya.

Senada, Agung pun tidak sependapat soal tuntutan kembali kepada UUD 1945 yang asli. 

Agung menilai usul itu kemunduran dalam bernegara, terutama setelah era reformasi 1998 yang menumbangkan rezim Orde Baru (Orba).

"Setback lagi ke masa lampau, kita lupa bahwa reformasi punya amanat untuk mengamendemen, menyempurnakan terus sistem berbangsa dan bernegara. Kalau kembali lagi, kita akan banyak menghabiskan energi yang tidak perlu, kita membuka kotak pandora kan ketika mengamandemen kalau arahnya ke sana," ujar Agung.

Agung juga mengkritik poin soal dukungan terhadap Asta Cita Prabowo, kecuali pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara di Kalimantan. 

Agung mengatakan pemerintah pusat sudah menggelontorkan dana yang terbilang besar untuk mewujudkan IKN di Kalimantan.

Ia sepakat dengan tuntutan reshuffle menteri-menteri yang terindikasi korupsi. Namun, Agung menggarisbawahi soal embel-embel Jokowi dalam tuntutan itu.

"Tapi jangan ada embel-embel yang terkait dengan Pak Jokowi, enggak sehat seperti itu, ekosistemnya kan ingin merangkul semua presiden," kata Agung.

"Pak Prabowo ini ingin merangkul semua presiden agar semuanya bisa berkolaborasi bantu beliau... kita jangan memisahkan antara presiden, membenturkan mereka jangan," imbuh dia.

Sumber: CNN