DPR Bantah Klaim Jokowi: Revisi UU KPK 2019 Adalah Hasil Pembahasan Bersama

Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, memberikan respons tegas terhadap pernyataan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan tidak berperan dalam proses revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) pada 2019. Menurut Abdullah, klaim tersebut tidak tepat secara prosedural.

Pernyataan Jokowi Dinilai Tidak Tepat

Dalam keterangannya pada Senin (16 Februari 2026), Abdullah menegaskan bahwa pernyataan Jokowi yang intinya merasa tidak berperan dalam pengesahan UU KPK 2019 atau UU Nomor 19 Tahun 2019 adalah keliru. Sebagai anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR, Abdullah menjelaskan bahwa pemerintah, pada masa kepemimpinan Jokowi, mengirimkan tim untuk membahas revisi UU KPK bersama DPR.

Proses Konstitusional Pembahasan UU

Abdullah merujuk pada Pasal 20 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Artinya, revisi UU KPK kala itu adalah hasil pembahasan bersama antara lembaga legislatif dan eksekutif.